Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Sumbangan Rp 2 Triliun

Ini Tugas Berat PPATK Jika Benar Uang Sumbangan Rp 2 Triliun Nyata

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memikul tugas berat dalam kasus uang sumbangan Rp 2 triliun.

Ini Tugas Berat PPATK Jika Benar Uang Sumbangan Rp 2 Triliun Nyata
Reynas/Tribunnews.com
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memikul tugas berat dalam kasus uang sumbangan Rp 2 triliun. Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya sebagai lembaga intelijen keuangan harus memastikan dari mana sumber dana tersebut jika terbukti nyata. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memikul tugas berat dalam kasus uang sumbangan Rp 2 triliun.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya sebagai lembaga intelijen keuangan harus memastikan dari mana sumber dana tersebut jika terbukti nyata.

"Jadi kita meneliti beberapa hal tugas berat PPATK memastikan dari mana uang Rp 2 triliun itu. Kalau jelas profilnya artinya bisnisnya besar due diligence juga clear tetapi kalau nanti tidak bisa diklarifikasi uang berasal dari sumber-sumber tidak halal. Akan menjadi hal serius bagi PPATK," kata Dian saat bincang dengan Tribun Network, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Ini Perkembangan Laporan Dugaan Penipuan Anak Akidi Tio di Polda Metro

Sebaliknya jika terbukti tidak ada dana hibah tersebut atau fiktif, PPATK menganggap hal ini sebagai pencederaan sekaligus mengganggu integritas sistem keuangan.

"Bahwa sistem keuangan tidak boleh dipakai untuk main-main apalagi dilakukan sebuah kejahatan. Ini harus kita pastikan, itulah sebabkan kita melakukan penelitian sekarang terus berlanjut sampai nanti kita menghasilkan hasil analisis pemeriksaan PPATK yang ujung kita akan serahkan suratnya ke Kapolri," tukasnya.

Dian memandang kasus sumbangan Rp 2 triliun ini juga sebagai momentum untuk memperbaharui perundang-undangan terkait pengumpulan uang dan barang.

PPATK berharap pembaharuan UU bisa menegaskan siapa yang seharusnya bisa menerima sumbangan terutama menyangkut kategori Politically Exposed Persons (PEPs) atau pejabat negara level pusat hingga daerah.

"Saya kira kita punya Undang-undang (UU) nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang memang ini harus direview sehingga kita ada clear siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara menyalurkan hingga transparansi yang harus dipenuhi," ucap Dian.

Kepala PPATK Sebut Akidi Tio Bukan Konglomerat Indonesia

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae lantang menyebut Akidi Tio bukanlah konglomerat Indonesia.

Halaman
1234
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas