Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen di kuartal II 2021 secara year on year (yoy).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian tersebut melewati beberapa negara yakni India hingga Jepang.

"Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga kita ataupun beberapa negara sekitar seperti India di kuartal II 1,6 persen, Vietnam 6,6 persen, Korea Selatan 5,69 persen, dan Jepang sebesar minus 1,6 persen," ujarnya saat konferensi pers secara virtual, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Kerja Sama dengan BPKH, PT PP Akan Garap Proyek Rumah Indonesia di Mekkah

Airlangga menjelaskan, mulai adanya pertumbuhan di bulan April hingga Juni tersebut merupakan tertinggi sejak krisis keuangan 2008 atau dikenal subprime mortgage.

"Pertumbuhan tersebut merupakan angka pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak beberapa waktu yang lalu ataupun sejak subprime mortgage lalu," katanya.

Dari sisi, dia menambahkan, komponen pengeluaran atau agregat demand semuanya tumbuh positif yakni di antaranya ekspor dan impor.

"Ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 31,78 persen dan 31,22 persen year on year seiring dengan meningkatnya demand domestik dan global. Lalu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi yaitu 8,06 persen secara year on year seiring dengan komitmen dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," pungkas Airlangga.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Dinilai Masih Semi Absurd

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani menilai pertumbuhan ekonomi II 2021 belum absolut.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen ini dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020 tidak sebanding karena sedang terjadi puncak kontraksi ekonomi.

Baca juga: Pertumbuhan 7,07%, Muhidin: Strategi Pemulihan Ekonomi Terbukti Efektif

"Kuartal kedua tahun lalu sampai minus 5,32 persen. Dan momen itulah titik awal resesi ekonomi melanda Indonesia. Jadi, indikator pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021 ini masih semi absurd untuk disebut pencapaian yang luar biasa, karena perbandingannya adalah ketika terjadi kontraksi ekonomi yang terdalam," kata Ajin kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).

Indikator berikutnya mulai bebasnya mobilitas orang karena efek kebijakan pelonggaran setelah setahun lebih pandemi.

Momen pembatasan mobilitas orang, sempat terjadi pada momen idul fitri.

Kondisi tersebut tertolong dengan mengalirnya likuiditas di masyarakat, karena momentum mengalirnya THR.

Baca juga: Menko Perekonomian: Kebijakan Satu Peta Penting untuk Perencanaan Pembangunan

Penambahan likuiditas di masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari 150 triliun pada momen tersebut sehingga tetap terjadi daya ungkit ekonomi yang relatif signifikan.

"Selama empat kuartal sebelumnya, Indonesia terus mengalami kontraksi ekonomi dan pertumbuhan negatif. Pemerintah perlu mendesain regulasi-regulasi ekonomi untuk terus menjaga pertumbuhan ini dalam tren yang terus positif," lanjutnya.

Apalagi kuartal ketiga tahun ini pengetatan mobilitas orang mulai diberlakukan periode Juli 2020 karena virus varian baru yang memberikan tekanan luar biasa terhadap sisi kesehatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2021 mencapai angka kenaikan positif sebesar 7,07 persen dibandingkan dengan Q2 tahun 2020.

Dan secara trend antar kuartal juga naik positif 3,31 persen dibandingkan Q1 tahun 2021.

"Kita patut bersyukur ekonomi bisa tumbuh positif pada periode kuartal kedua ini. Makna yang lebih mendasar daripada sekedar angkanya adalah, bahwa periode ini menjadi momen Indonesia keluar dari resesi," ucap Ajib.

BPS: Indonesia Keluar dari Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Melesat 7,07 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) di triwulan II 2021 melesat mencapai 7,07 persen year on year (YoY).

"Perekonomian Indonesia triwulan II 2021 dibandingkan 2020 tumbuh 7,07 persen. Sedangkan secara kumulatif artinya dari Januari-Juni 2021 terhadap Januari-Juni 2020 perekonomian Indonesia tumbuh 3,31 persen," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers daring, Kamis (5/8/2021).

Kondisi ini membuat Indonesia keluar dari resesi setelah pada kuartal I 2021 masih tumbuh minus 0,74 persen.

Baca juga: BPS: Inflasi Juli 2021 Sebesar 0,08 Persen

Margo menjelaskan, indikator perbaikan ekonomi di triwulan II 2021 karena faktor mobilitas masyarakat yang mulai dilonggarkan seiring dengan kasus Covid-19 terkendali di kisaran April-Juni 2021. 

Baca juga: Pengusaha Optimis Tahun 2021 Jadi Fokus Pemulihan Ekonomi, Tapi Muncul Varian Delta

Menurutnya, kasus positif harian ini pada kuartal kedua tahun ini cenderung lebih rendah dibandingkan kuartal I 2021.

"Kondisi tersebut meningkatkan kepercayaan diri masyarakat sehingga berbagai indikator menunjukkan perbaikan misalnya penerbangan domestik, angkutan laut, serta transportasi darat," tutur Margo.

Peningkatan moda transportasi juga mendorong sektor pariwisata khususnya pariwisata domestik. Margo menjelaskan bahwa sektor pariwisata memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. 

"Ini karena berkaitan dengan supply chain seperti akomodasi perhotelan, dan lain sebagainya," tukasnya.

Indikator lain dalam catatan peristiwa triwulan 2 2021 yakni peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi. 

BPS mencatat penjualan sepeda motor dan mobil meningkat tajam posisi kuartal II 2021 dibandingkan 2020.

"Sepeda motor tumbuhnya 268,64 persen sedangkan  volume penjualan mobil di Q2 2021 dibandingkan 2020 tumbuh luar biasa 758,68 persen," urai Margo.

PKS: Ekonomi Masih Resesi, Pemerintah Jangan Terlalu Ambisius Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti kembali negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2021.

"Efektivitas kebijakan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi masih jauh dari harapan, penanganan pandemi masih belum konsisten sehingga ketinggalan dari negara negara lain yang sudah tumbuh positif," ujar Anis, kepada wartawan, Jumat (7/5/2021). 

Menurut Wakil Ketua BAKN DPR RI ini pertumbuhan ekonomi yang masih minus merupakan bukti bahwa penanganan pandemi oleh pemerintah belum serius dan efektif. 

"Jika pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 maka kuartal II/2021 kembali akan mengalami pertumbuhan negatif dan terjebak resesi," ujarnya.

Baca juga: Indonesia Masih Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Minus 0,74 Persen Pada Kuartal I 2021

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) hari Rabu (5/5/2021), mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen secara tahunan.

Beberapa sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB juga masih mengalami kontraksi, antara lain: Industri Pengolahan (19,84%) sebesar 1,38; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,10%) sebesar 1,23%; konstruksi (10,8%) sebesar 0,79%. Hanya sektor pertanian yang mampu tumbuh positif (13,17%) sebesar 2,95%. 

Anis menjelaskan bahwa masih terkontraksinya beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDB, menunjukkan kebijakan Pemerintah belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut. 

Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran terbesar dalam PDB juga masih mengalami kontraksi. Konsumsi Rumah Tangga (56,93%) sebesar 2,23 dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi (31,98%) sebesar 0,23 persen. 

Baca juga: Ekonom: Penanggulangan Pandemi Jalan Indonesia Keluar dari Risiko Resesi Ekonomi

Menurut Anis kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebagian besar digunakan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. 

"Manajemen pendistribusian bansos, khususnya validitas data perlu dibenahi, mengingat temuan KTP ganda oleh Kemensos. Selain itu, masih besarnya SILPA tahun 2020 dan saldo pemerintah daerah dilembaga perbankan, menunjukkan kebijakan belanja baik pusat maupun daerah belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya. 

Baca juga: Kisah Perantau Putar Otak di Tengah Larangan Mudik, Naik Truk Sayur, Travel Gelap dan Mobil Boks

Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR RI ini menyatakan bahwa tantangan pada triwulan II 2021 jauh lebih besar.

Sehingga kebijakan pelarangan mudik tanpa ada alternatif untuk mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat hanya akan membuat perekonomian nasional masih tertekan. 

"Pemerintah jangan terlalu ambisius dengan target pertumbuhan mencapai 7%, tetapi tetap realistis dengan pergerakan ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian," pungkasnya.