Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Efektivitas penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya untuk bantuan sosial, dinilai masih belum optimal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, hal tersebut tercermin pada pertumbuhan sektor konsumsi yang dinilainya cukup lambat.

Diketahui, kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2021 tumbuh positif 7,07 persen (year on year/yoy).

Pertumbuhan tersebut antara lain didukung oleh konsumsi yang tumbuh 5,93 persen, investasi 7,54 persen, ekspor 31,78 persen, dan sektor manufaktur 6,58 persen.

“Dari sisi penyerapan dan efektivitas, program PEN terutama untuk bantuan sosial masih kurang (efektif). Karena itu untuk mendorong konsumsi,” ucap Tauhid dalam diskusi Indef, dikutip Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Tema Kebijakan Fisikal 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

“Konsumsi kemarin ini hanya tumbuh sekitar 5 persen. Sementara pada kuartal II kemarin, rata-pertumbuhan ekonomi 7 persen. Jadi belum mencapai titik yang optimal di kuartal II,” sambungnya.

Baca juga: Krisis Kesehatan Masih Jadi Fokus Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi program PEN mencapai Rp305,5 triliun hingga akhir Juli 2021.

Angka tersebut setara dengan 41 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp744,75 triliun.

Bila dirinci, realisasi angka tersebut tersebar untuk beberapa klaster.

Yang pertama untuk klaster kesehatan, realisasinya tercatat sebesar Rp65,55 triliun dari pagu sebesar Rp214,95 triliun.

Kemudian yang kedua, klaster perlindungan sosial realisasinya sebesar Rp91,84 triliun dari pagu sebesar Rp186,64 triliun.

Ketiga, klaster dukungan UMKM dan Korporasi realisasi Rp52,43 triliun dari pagu sebesar Rp162,40 triliun. Dan yang keempat untuk klaster program prioritas, realisasinya Rp47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun.

Baca juga: IMF Sebut Pemulihan Ekonomi Global Tidak Merata, Begini Nasib Indonesia

Terakhir atau yang kelima adalah klaster insentif usaha, yang realisasinya tercatat Rp48,35 triliun dari pagu sebesar Rp62,83 triliun.

Maka dari itu, lanjut Tauhid, seharusnya Pemerintah seharusnya menghadirkan stimulus dan bantuan sosial yang jumlahnya lebih ekstra. 

Agar sektor konsumsi dapat optimal dan menjadikan pertumbuhan ekonomi nasional terdongkrak.

“Kalau kita lihat, banyak pertumbuhan di sisi-sisi konsumsi yang belum mendorong secara bagus, terutama makanan dan minuman yang tumbuh hanya 3 persen,” papar Tauhid.

“Berarti ini kan terkait bantuan sosial yang memang relatif kurang, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah dari sisi jumlah,” pungkasnya.