Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti Transperency International Indonesia (TII) Alvin Nicola menilai Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kurang transparan.

Sebab, Satgas hanya menyoroti beberapa nama saja dari keseluruhan 48 obligor dan debitur BLBI, satu di antaranya yakni Tommy Soeharto.

"Saya tidak bisa berkomentar apakah hal tersebut politis.

Namun, kami kritik sejak awal, memang Satgas (BLBI) selama ini tidak cukup transparan kepada publik perihal informasi rincian dari ke-48 obligor ini," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, belum lama ini.

Baca juga: Kasus BLBI Disebut Membentuk Kelompok Paling Kaya, Harta Tidak Habis 7 Turunan

Kemudian, dia menilai Satgas juga kurang transparan dari sisi langkah strategis yang akan mereka tempuh dalam proses penagihan hingga perampasan aset BLBI.

"Terutama, juga ketika para obligor gagal bayar," kata Alvin.

Selain itu, menurutnya sulit membayangkan proses ambil alih terhadap aset BLBI akan berjalan cepat hingga 2023.

Baca juga: Pemerintah Tagih Utang BLBI, Pengamat: Ada Tendensi Politisasi

Alvin mengaku tidak yakin semuanya bisa selesai disita pada 2023 karena utamanya adalah negara belum memiliki senjata utama yaitu Undang-undang (UU) Perampasan Aset.

"Selanjutnya, minim MLA (mutual legal assistance) dengan negara lain serta jalur perdata yang ditempuh pemerintah saat ini amat bergantung sepenuhnya terhadap itikad baik para obligor.

Jadi, seharusnya penerimaan negara, terutama dalam hal ini anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional) jangan bergantung sama sekali pada aset BLBI," pungkasnya.