Direktur Distribution and Retail Funding BTN Jasmin menjelaskan, dalam pelaksanaan penyaluran bansos, bank BUMN selaku penyalur bekerja sama dengan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan dinas sosial.

"Sebetulnya distribusi bansos itu kan banyak yang terkait," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Dalam prosesnya, bank BUMN setelah menerbitkan rekening secara massal dan kemudian dilakukan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), akan berkoordinasi dengan dengan dinan sosial dan pendamping setempat untuk penjadwalan pendistribusian KKS ke keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pada saat membagi kartu ada pihak-pihak dinsos. Jadi bank tidak bisa membagi kartu sendirian tanpa dibantu dinsos," ujar Jasmin.

Adapun KKS beserta buku tabungan baru bisa diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah memenuhi syarat kelengkapan yang terdiri dari formulir, KTP, Surat Keterangan dari Dinsos.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran KKS, Jasmin mengakui, kerap kali tidak semua kartu terdistribusikan ke KPM karena ada sejumlah hambatan.

"Misal kita distribusi 1.000 kartu (KKM), ternyata hanya 700 yang sampai. Yang 300 itu nanti diulang lagi, datanya disampaikan ke bank. Jadi ini membuat bank repot," tuturnya.

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disebut Jasmin sebagai salah satu alasan dinsos tidak bisa menyalurkan KKS ke KPM.

"Sekarang kan PPKM ada daerah PPKM level 4, level 3, ini dinsosnya sendiri tidak mau membagi," ucapnya.