Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menyatakan, pemerintah selalu konsisten berupaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, tidak terkecuali di tengah pandemi Covid-19.

Dia menyebutkan, konsistensi ditunjukkan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara tercermin dari kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.

"BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Presiden dan Bapak Presiden mengapresiasi pencapaian opini WTP atas LKPP 2020. Sekaligus juga beliau mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari penggunaan uang rakyat," ujarnya dalam acara "Kemenkeu Corpu Talk" secara daring, Rabu (08/09/2021).

Dia menjelaskan, pemerintah ingin mempergunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca juga: Opini WTP dari BPK Diyakini Tingkatkan Kepercayaan Investor Pembeli Obligasi Pemerintah

Menurut Hadiyanto, Pemerintah harus mempertahankan opini WTP karena hal ini menggambarkan bagaimana kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Baca juga: Pemerintah Dapat Opini WTP untuk APBN 2020

Opini WTP akan memberikan pengaruh positif dalam menjaga kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara yang dapat mendukung iklim investasi SBN.

"Selain itu, opini yang semakin baik mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan negara dijalankan dengan tata kelola yang baik sehingga risiko juga semakin rendah," pungkas Hadiyanto.