Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Siap-siap, Sekolah dengan Bayaran Mahal Akan Kena PPN

Hanya sekolah tertentu yang akan dikenai PPN. Misalnya, sekolah dengan bayaran mahal.

Siap-siap, Sekolah dengan Bayaran Mahal Akan Kena PPN
ist
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

Menkeu menegaskan, skema pengaturan atas rencana pengenaan PPN jasa pendidikan tersebut dirancang agar tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Perluas Basis Pajak

Sri Mulyani menegaskan materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR memang untuk memperluas basis pajak.

"RUU ini bertujuan untuk memperluas basis pajak, menciptakan azas keadilan dan kesetaraan, menguatkan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan," ujarnya melalui laman kemenkeu.go.id, Selasa (14/9/2021). 

Dia merinci, barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak, seperti kebutuhan pokok jasa pendidikan dan jasa kesehatan nantinya akan dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN.

Baca juga: Pengusaha Ritel: Rencana Pengenaan PPN Multitarif Kurang Tepat di Situasi Pandemi

"Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan kompensasi dengan pemberian subsidi. Dengan demikian azas keadilan semakin diwujudkan,” katanya. 

Sri Mulyani menegaskan pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan hanya akan diterapkan secara terbatas.

Baca juga: Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Perlu Perluas Tax Base dan Naikkan PPN

“Karena bisa saja kita bicara tentang hal yang sama yaitu makanan pokok, pendidikan, maupun kesehatan. Namun, range dari konsumsi ini bisa dari yang sangat basic hingga yang paling sophisticated menyangkut tingkat pendapatan yang sangat tinggi," tutur dia. 

Untuk jasa kesehatan, pengenaan ditujukan terhadap jasa kesehatan yang dibayarkan tidak melalui sistem jaminan kesehatan nasional (BPJS), misalnya jasa klinik kecantikan atau estetika, operasi plastik yang sifatnya nonesensial. 

Sebagai informasi, sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu berencana mematok tarif PPN atas jasa pendidikan sebesar 7 persen.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas