Bertemu Presiden Jokowi, Pedagang Bakso Keluhkan Mahalnya Bahan Baku dan Urus Sertifikasi Halal
Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso Seluruh Indonesia (Papmiso) yang ikut dalam pertemuan dengan Jokowi mengeluhkan tidak stabilnya harga bahan baku.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Selain bertemu dengan sejumlah peternak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bertemu dengan sejumlah asosiasi UMKM di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu kemarin, (15/9/2021).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Presiden mendengar banyak masukan terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dari para UMKM.
"Termasuk juga Pak Presiden menyampaikan perkembangan penanganan Covid-19," katanya.
Baca juga: Kunjungan ke Aceh dan Sumatra Utara, Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi
Teten mengatakan para pelaku UMKM menyampaikan sejumlah keluhan selama pandemi Covid-19 kepada Presiden.
Mulai dari sulitnya sertifikasi halal hingga sertifikasi BPOM.
" Terus tadi juga mereka meminta karena ekonomi masih sulit mereka minta program restrukturisasi pinjaman itu diperpanjang dan memang OJK sudah memperpanjang sampai 2023," katanya.
Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Pedagang UMKM Warteg Mengeluh Dililit Kredit Macet
Sementara Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso Seluruh Indonesia (Papmiso) yang ikut dalam pertemuan tersebut mengeluhkan tidak stabilnya harga bahan baku.
Padahal, UMKM seperti yang dilakoni pedagang mi dan bakso sudah cukup terpukul dampak pandemi Covid-19.
"Harga bahan baku masih kacau, terlebih harga daging. Kami kesini memenuhi undangan Pak Presiden yang mau mendengarkan keluhan kami di lapangan," kata Ketua Papmiso DPK 2 Bekasi, Maryanto.
Dia mengungkapkan, harga daging sapi yang jadi bahan baku utama bakso masih mahal, yakni Rp 130.000.
"Sejauh ini kita masih bertahan, tapi yang jelas ini memberatkan," ujar dia.
Baca juga: Kompolnas Sayangkan Penangkapan 10 Mahasiswa UNS yang Sambut Jokowi dengan Bentangan Poster Kritik
Tidak hanya soal bahan baku, Yanto menuturkan, pedagang mi dan bakso pun kesulitan untuk mendapat sertifikasi produk halal di BPOM daerah, yang sebelumnya telah didaftarkan ke Kementrian Agama.
"Agak rumit lah, ada syarat salah satunya itu harus punya dapur atau rumah produksi yang khusus. Nah persyaratan seperti itu kan jelas menyulitkan. Kita kan UMKM, yang mungkin saja tidak semua punya sarana untuk itu," katanya.
Pemerintah kata Yanto berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Menkop UKM Teten Masduki menurutnya telah mengaskan persoalan UMKM bukan hanya jadi masalah atau tugas Kementriannya.
Melainkan juga menjadi tanggungjawab Kementrian lainnya.
"Tadi sudah dicatat juga sama Menteri UMKM. Persoalan ini segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan," ucap Yanto.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.