Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Anggaran Kementerian yang Dipimpin Menteri dari Parpol Melonjak, Ini Rinciannya

Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Rp 17,7 triliun naik menjadi Rp 21,8 triliun.

Anggaran Kementerian yang Dipimpin Menteri dari Parpol Melonjak, Ini Rinciannya
Tangkap layar channel YouTube KompasTV
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. 

Laporan Wartawan Kontan, Abdul Basith Bardan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran pada sejumlah kementerian yang dipimpin menteri dari anggota partai politik (Parpol) terpantau naik seperti dilihat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.

Beberapa Kementerian yang mengalami penambahan anggaran belanja antara lain Kementerian Pertahanan dari Rp 118,2 triliun tahun 2021 menjadi Rp 133,9 tahun 2022.

Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Rp 17,7 triliun naik menjadi Rp 21,8 triliun.

Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan dari Rp 3,9 triliun menjadi 5,4 triliun, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Rp 2,9 triliun menjadi Rp 3,8 triliun.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menekankan pentingnya fungsi pengawasan dalam penggunaan anggaran.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres No 82 Tahun 2021, Pemda Dapat Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

"Yang paling penting itu pengawasannya karena banyak yang tidak visible, untuk apa anggarannya," ujar Agus saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/9/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Minta Kementerian dan Lembaga Lebih Responsif Gunakan Anggaran

Perencanaan anggaran disampaikan Agus dilakukan antara pemerintah dengan DPR. Dalam kondisi tidak adanya oposisi, Agus menyebut proses perencanaan yang tidak matang menimbulkan potensi korupsi.

Baca juga: Pemda Banyak Boros Anggaran, 59 Persen APBD untuk Bayar Gaji PNS

Agus juga menyebut kondisi politik yang semakin mendekati tahun 2024 yang menjadi momen diselenggarakannya Pemilu. Oleh karena itu menjadi penting pengawasan anggaran kementerian tersebut.

Kondisi pandemi virus corona (Covid-19) juga menjadi perhatian. Ia menekankan bahwa anggaran kementerian dapat kembali dipangkas bila terdapat kondisi pandemi yang memburuk.

"Masih perlu anggaran untuk penanganan Covid-19, harus diambil (realokasi) kalau ada kebutuhan Covid-19," ungkap Agus.

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Sejumlah anggaran kementerian yang dipimpin anggota parpol naik, begini kata pengamat

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas