Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Rachmat Pambudy mengatakan, Indonesia harus dapat memastikan kelapa sawit menjadi bagian dari aset nasional karena telah terbukti menjadi penopang utama perekonomian.

Menurutnya, komoditas sawit bisa membawa Indonesia menjadi penguasa perdagangan minyak nabati di pasar internasional.  

“Agar sawit bisa bersaing di pasar global dengan minyak nabati lain, seluruh masyarakat harus kompetitif dan memastikan sawit menjadi bagian dari aset nasional," jelas Rachmat kepada wartawan, Rabu (22/9/2021)

"Jangan sampai nanti diklaim menjadi milik negara lain. Jadi, pastikan masyarakat harus ikut menjaga kelangsungan budidaya komoditas sawit Indonesia,” lanjut dia.

Rachmat mengatakan, setiap industri memiliki risiko terhadap lingkungan, seperti pabrik tekstil dan jenis usaha lain. 

Baca juga: Hingga Agustus 2021, Sawit Sumbermas Telah Realisasikan Belanja Modal Rp 302 Miliar

Namun dengan memenuhi prinsip sustainable development, maka risiko itu dapat dikurangi dan dampak positifnya lebih besar bagi masyarakat.
   
Pengawasan pemerintah dan konsumen telah membawa industri sawit terus melakukan perbaikan. 

Sejak tahun 2001, perusahaan kelapa sawit sudah didorong untuk menerapkan prinsip Millenium Development Goals (MDGs) yang dilanjutkan menjadi Sustainable Development Goals (SDGs).

Pelaku industri sawit juga telah diwajibkan mengikuti Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Baca juga: Kemnaker Terus Upayakan Kesejahteraan Bagi Pekerja Sektor Kelapa Sawit

“Ada kebutuhan kepastian dari konsumen internasional, bahwa semua perusahaan harus memberikan perlindungan kepada lingkungan, penduduk dan satwa liar. Perusahaan sawit nasional sudah berkomitmen dan terus berupaya memenuhi harapan konsumen ini,” paparnya.

Pendiri dan CEO Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Teguh Patriawan menyampaikan terus berupaya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Langkah ini dilakukan bukan hanya karena tuntutan konsumen. Namun, kelangsungan dan masa depan perusahaan juga sangat ditentukan oleh kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan keadilan yang diterima oleh para tenaga kerja di perusahaan. 

Saat ini, NSS menyerap sekitar 2.700 orang karyawan.

“NSS mengelola limbah pabrik, sehingga bisa digunakan lagi ke tanaman untuk menjadi pupuk," ucapnya.