Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi dan menyusun kembali langkah-langkah untuk menata sawit.

Menurutnya, pekerjaan rumah pemerintah terkait tata kelola sawit masih banyak yang belum diselesaikan dengan baik. 

“Usulan-usulan untuk mempercepat penataan sawit sudah kami ajukan ke presiden dan masih menunggu tanggapan dari bapak presiden,” kata Ruandha dalam webinar, Kamis (23/9/2021).

Secara marathon, dengan instansi kementerian lainnya, KLHK terus mengidentifikasi berapa banyak kebuh kelapa sawit yang merambah ke dalam kawasan hutan.

“KLHK juga telah menyusun berbagai bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut,” tuturnya.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, seluas 3,37 juta hektare (ha) lahan sawit berada dalam kawasan hutan dan baru sekitar 700.000 ha yang telah selesai diproses penyelesaiannya.

Baca juga: Gernas Vaksin Sasar Tujuh Juta Warga di Perkebunan Sawit dan Desa Produktif

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono  mengungkapkan, luas tutupan sawit di Indonesia sebesar 16.38 juta ha. 

Dari luasan itu yang sangat menarik dikupas dan jadi problem klasik adalah sawit yang ada di kawasan hutan seluas 3.3 juta ha. 

“Distribusi sawit terluas ada di Sumatra dan Kalimantan sedangkan ke wilayah Indonesia timur baru beberapa,” kata Kasdi.

Sementara Inpres Moratorium Swait telah habis masa berlakunya sejak 19 September lalu. 

Pemerintah diharapkan segera melanjutkan kebijakan moratorium sawit agar tata kelola sawit di Indonesia semakin baik.

Jika moratorium sawit dihentikan atau tidak dilanjutkan maka akan berpotensi meningkatkan jumlah lahan sawit. 

Secara ekonomi, penghentian moratorium juga bisa menambah produksi sawit secara berlebihan sehingga justru akan membuat harga CPO tertekan. 

Belum lagi kerugian lingkungan yang harus ditanggung dalam jangka panjang jika pengelolaan tidak dilakukan dengan benar.