Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pengamat: Anggota Komisi I DPR Gagal Paham Soal Bakamla

Soleman B Ponto menegaskan selama ini banyak pihak yang tidak paham keberadaan Bakamla, namun sesumbar di berbagai media terkait fungsi Bakamla. 

Pengamat: Anggota Komisi I DPR Gagal Paham Soal Bakamla
dok. Bakamla
KN Marore 322 Bakamla menangkap tiga kapal yang diduga sedang melakukan transfer BBM ilegal di Selat Durian perairan Kepri. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat militer yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Soleman B Ponto menegaskan selama ini banyak pihak yang tidak paham keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) namun memberikan pernyataan di berbagai media terkait fungsi Bakamla. 

Salah satu yang dia maksud adalah anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi yang menyatakan persoalan kapal China di Perairan Natuna Utara disebabkan belum adanya payung hukum yang mengatur kekuatan Bakamla.

"Salah besar itu pernyataan Pak Bobby," ujar Soleman, kepada wartawan, Jumat (24/9/2021).

Soleman menegaskan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014, tidak ada yang menyatakan Bakamla sebagai penegak hukum atau penyidik. Tugas Bakamla hanya mengitari dan mengawasi di laut saja. 

Sementara untuk fungsi pertahanan sudah jelas ada TNI AL yang mengawal pertahanan dan kedaulatan NKRI di laut. Berdasarkan UU No 5 tahun 1983 penegakan hukum di wilayah ZEE adalah TNI AL. "Adanya Bakamla justru menambah ruwet di laut," tegasnya.

Baca juga: Mantan Kabais Usulkan Pembubaran Bakamla dan Bentuk Coast Guard

Soleman memaparkan, Bakamla juga bukan Coast Guard. Karena petugas Coast Guard adalah sipil. Bakamla juga bukan seperti polisi yang bisa menilang jika ada pelanggaran seperti layaknya di darat. 

Baca juga: Bakamla: Eskalasi Konflik Tengah Berkembang di Laut Natuna Utara

Karena itu, lanjutnya, pernyataan yang disampaikan Bobby Adhityo Rizaldi adalah penggiringan opini atau pembelaan seakan-akan yang dilakukan Bakamla adalah benar.

"Sebagai anggota DPR, pak Bobby jangan lakukan itu, saya sebagai mantan perwira TNI AL tidak terima," ucapnya.

Baca juga: Bakamla RI Usir Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Soleman menegaskan Bakamla dibentuk oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang itu yang menyatakan bahwa Bakamla dibentuk untuk menjadi Coast Guard

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas