Sementara itu, pengamat maritim dari National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan sebagai wakil rakyat, Bobby perlu memahami tentang hukum kelautan yang berlaku internasional.

Laut Natuna Utara juga merupakan wilayah internasional atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga bukan milik satu negara.

Menurut Rusdi, para pihak yang mempertanyakan adanya kapal perang China di Laut Natuna Utara juga harusnya fair. Bahwa di wilayah internasional itu ada juga kapal perang dari berbagai negara.

Di antaranya Amerika Serikat, Perancis dan negara lain yang juga membawa peralatan perang. Harusnya mereka juga mengkritisi kapal perang dari Amerika Serikat, Prancis, Thailand, Vietnam dan negara lainnya.

Rusdi mengaku prihatin adanya pihak-pihak yang tidak paham wilayah internasional berkomentar seakan-akan wilayah internasional adalah milik Indonesia.

Padahal dalam hukum kelautan internasional ZEE tidak masuk wilayah negara manapun. Karena wilayah internasional maka kawasan itu bebas dilewati oleh berbagai kapal negara lain, termasuk militer dan lainnya.

Sebelumnya, dalam sebuah program di sebuah televisi swasta, Jumat (17/9) lalu, anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan persoalan kapal China di Perairan Natuna Utara disebabkan belum adanya payung hukum yang mengatur kekuatan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Bakamla ibaratnya Polantas yang tidak bisa nilang. Kalo tidak bisa nilang bagaimana proses hukumnya, lagi-lagi TNI yang dikirim lagi dengan 5 kapal KRI ke Natuna. Ini kegagapan disebabkan tidak adanya legislasi mengenai siapa Coast Guard," katanya.

Menurut Bobby, legislasi soal Bakamla sebagai National Coast Guard atau Penjaga Pantai Nasional adalah sebuah upaya untuk tidak mengulang persoalan serupa. Politikus Golkar ini juga menyebut jika selama ini China selalu menghadirkan National Coast Guard di laut lepas Indonesia, maka yang harusnya menghadapi adalah sama-sama National Coast Guard.