Disinggung Menteri BUMN Ada Dugaan Korupsi, Krakatau Steel: Jadi Perhatian Manajemen
Tren meningkatnya utang sudah dimulai sejak 2011 sampai dengan 2018, sehingga akumulasi utang mencapai Rp31 triliun.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajeman PT Krakatau Steel (Persero) mengaku telah melakukan pembenahan di seluruh lini dan aktivitas usahanya untuk memperbaiki keuangan perseroan.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, proses untuk membenahi perseroan merupakan usaha bersama dan membutuhkan waktu, setidaknya tiga tahun untuk melihat hasilnya.
Menurutnya, tren meningkatnya utang sudah dimulai sejak 2011 sampai dengan 2018, sehingga akumulasi utang mencapai Rp31 triliun.
Baca juga: Utang 2 Miliar Dolar AS, Menteri BUMN Duga Ada Korupsi di Krakatau Steel
Peningkatan utang tersebut, disebabkan beberapa hal, satu di antaranya pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana.
Oleh sebab itu, kata Silmy, manajemen baru Krakatau Steel melakukan restrukturisasi utang pada Januari 2020, dan hasilnya beban cicilan maupun bunga menjadi lebih ringan.
“Proyek blast furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif," kata Silmy dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).
Baca juga: Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel Berdiri, CEO KIP Optimistis Industri Baja Nasional Berjaya
Ia menyebut, saat ini Krakatau Steel sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel.
Satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal blast furnace. Artinya sudah ada solusi atas proyek blast furnace dan ditargetkan kuartal III 2022 akan dioperasikan.
“Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore,” papar Silmy.
Baca juga: Kuartal I 2021, Krakatau Steel Catatkan Laba Bersih Rp 329 Miliar
“Kaitan adanya indikasi penyimpangan atau korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menduga ada tindakan korupsi di balik utang PT Krakatau Steel yang mencapai 2 miliar dolar AS.
"Dia (Krakatau Steel) punya utang 2 miliar dolar AS, salah satunya investasi 850 juta dolar AS kepada proyek blast furnace (peleburan tanur tinggi), ini mangkrak. Pasti ada indikasi korupsi," kata Erick.
Menurut Erick, pelaku yang merugikan perusahaan BUMN harus dikejar dan dihukum sesuai aturan yang berlaku di dalam negeri.
"Bukannya kami ingin menyalahkan, tapi penegakan hukum, proses yang salah harus kita perbaiki," ucap Erick.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.