Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pemerintah federal dapat melanggar batas utang 28,4 triliun dolar AS dan mengalami gagal bayar bersejarah.

Bila dikonversi menjadi Rupiah, nilai tersebut setara dengan Rp 405 ribu triliun (asumsi kurs dolar AS: Rp 14.276).

Biden melanjutkan, hal tersebut dapat dikendalikan apabila Partai Republik bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara untuk menaikkan plafon atau batas utang dalam dua minggu ke depan.

Baca juga: RI Waspadai Imbas Kasus Evergrande dan Gagal Bayar Utang Pemerintah AS

Senat Partai Republik, yang dipimpin oleh Pemimpin Minoritas Mitch McConnell, telah dua kali dalam beberapa pekan terakhir memblokir tindakan untuk menaikkan plafon utang.

Presiden Joe Biden mengatakan, mereka menginginkan tindakan tetapi tidak akan membantu dengan memberikan suara untuk langkah tersebut.

Partai Republik mengatakan Demokrat dapat menggunakan manuver parlementer yang dikenal sebagai rekonsiliasi anggaran untuk bertindak sendiri.

"Menaikkan batas utang berarti membayar utang kita, bukan sesuatu yang baru," kata Biden seperti dikutip Tribunnews dari Reuters, Selasa (5/10/2021).

Biden juga tidak menjamin bahwa AS tidak akan melanggar batas utang. Intinya, nasib berada di tangan kongres.

"Tidak, saya tidak bisa (menjamin). Itu terserah Mitch McConnell,” ucap Biden.

McConnell selama berbulan-bulan telah mengatakan Demokrat harus menggunakan proses rekonsiliasi anggaran untuk menyiasati aturan filibuster Senat, yang mengharuskan 60 dari 100 anggota setuju untuk meloloskan sebagian besar undang-undang.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat, telah menolak untuk menggunakan pendekatan itu, dan Biden pada hari Senin memohon agar Partai Republik tidak memblokir tindakan dengan filibuster.

Dalam sebuah surat terbuka kepada Biden, McConnell menegaskan kembali bahwa Demokrat tidak memerlukan kerja sama Partai Republik untuk meloloskan RUU untuk menaikkan plafon utang.

Sebagai informasi, pada akhir bulan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan dan mengirim ke Senat RUU untuk menangguhkan batas pinjaman keuangan hingga akhir 2022.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Waspadai Risiko Gagal Bayar Utang AS, Bakal Pengaruhi Perekonomian Indonesia?

Diperingatkan

Menteri Keuangan Janet Yellen pekan lalu juga telah memperingatkan anggota parlemen bahwa pemerintah Amerika Serikat akan kehabisan kemampuan pinjaman federal sekitar 18 Oktober.

Kegagalan untuk bertindak dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat buruk.

Bulan lalu Moody's memperingatkan bahwa default dapat menyebabkan penurunan hampir 4 persen dalam kegiatan ekonomi, hilangnya hampir 6 juta pekerjaan, tingkat pengangguran mendekati 9 persen, aksi jual saham yang dapat menghapus 15 triliun dolar AS kekayaan rumah tangga dan lonjakan suku bunga hipotek, serta pinjaman konsumen dan utang bisnis.