KKP Perketat Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Laut Berisiko Tinggi
KKP memastikan pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dilakukan secara ketat
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Muhammad Zulfikar
Di sisi lain paradigma negara-negara dunia kini tidak lagi mengacu pada pertumbuhan melainkan keberlanjutan, di mana salah satunya wujudnya adalah platform Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kesepakatan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 2015.
"Kuncinya tadi perbaikan tata kelola. Ini kunci untuk menjembatani perubahan orientasi pertumbuhan menjadi orientasi keberlanjutan. Bagaimana izin diperbaiki, peningkatkan daya saing produk kita perbaiki. Di situ kuncinya," ungkapnya.
Direktur Teknik Pelindo Multi Terminal Prakoso Hadi Takariyanto yang turut hadir daring dalam talkshow Bincang Bahari tersebut, memastikan komitmen perusahaannya dalam mengelola lingkungan. Sebagai contoh di Makassar New Port yang saat ini dalam tahap pembangunan.
Dalam memastikan pemanfaatan sumber daya laut untuk mendukung pembangunan, pihaknya memastikan menaati aturan. Bahkan melakukan uji coba lab dan mengandalkan peran teknologi. Selain itu, di Makassar New Port terdapat fasilitas untuk mencegah terjadinya tumpahan minyak.
Baca juga: Sukses dalam Fase Pendederan Awal, KKP Sosialisasikan Budidaya Lobster Ke Pembudidaya
"Makassar New Port ini dibuat melalui reklamasi, jarak dari lokasi sekitar 18 mil. Dan ini kami sudah sesuai dengan Amdal yang sudah dibuat sebelumnya. Bagaimana kami memastikan pasir yang diambil itu benar lokasinya, di kapal itu ada GPS sehingga diketahui di mana saja mengambilnya. Ini bisa kami pastikan tidak merusak terumbu karang," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Spesialis Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Hartono. Pihaknya mengaku berkomitmen penuh untuk menjaga lingkungan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan. Setiap rencana kegiatan eksplorasi diawali dengan studi terkait lingkungan.
"Sampai akhir kegiatan pun, masih dilakukan studi lingkungan untuk mengetahui kondisi saat itu. Itu dilakukan oleh semua KKS di bawah SKK Migas," terang Rudi Hartono.
Hartono juga menegaskan, pihaknya siap mengikuti aturan main yang dibuat pemerintah terkait perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut. "SKK Migas punya komitmen untuk menjaga kesehatan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan kepada pemerintah. Ini komitmen SKK Migas," pungkasnya.