Satgas Waspada Investasi Kembali Ingatkan Masyarakat Agar tidak Mengakses Aplikasi Pinjol Ilegal
Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat tidak mengakses pinjaman ilegal, tapi mengecek terlebih dahulu jenis pinjaman online resmi di website OJK.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara mengenai kehadiran layanan pinjaman online (pinjol) di tengah masyarakat.
Meski kehadiran pinjol dapat membantu masyarakat, namun menjamurnya layanan tersebut juga menimbulkan masalah. Banyak masyarakat yang kemudian terjerat bunga pinjol yang sangat tinggi.
Awalnya Jokowi berbicara mengenai gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir. Menurutnya, digitalisasi itu dipercepat oleh adanya pandemi Covid-19.
"Kita lihat bank berbasis digital bermunculan, juga asuransi berbasis digital bermunculan dan berbagai macam e-payment harus didukung," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10/2021).
Di sisi lain, perkembangan digitalisasi di dunia keuangan juga menjadi pupuk munculnya penyelenggara fintech, termasuk fintech syariah.
Inovasi fintech juga semakin berkembang, dari ekonomi berbasis peer to peer hingga bisnis to bisnis.
Dari situ Jokowi kemudian berbicara mengenai fintech peer to peer lending alias pinjol yang ternyata marak terjadi penipuan.
Mereka juga menerapkan bunga yang mencekik masyarakat.
Baca juga: Didik Mukrianto: Lindungi Warga Negara dari Pinjol Nakal
"Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya," kata Jokowi.
Jokowi kemudian meminta OJK untuk menjaga momentum pertumbuhan industri jasa keuangan digital dengan menciptakan ekosistem pinjol yang bertanggung jawab serta memiliki mitigasi risiko kuat.
Ia turut meminta perkembangan ini untuk difasilitasi secara sehat agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.
Jokowi mengatakan Indonesia berpotensi besar menjadi pemain utama dalam sektor digital setelah China dan India.
Ia berharap ini dapat membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 2030.
"Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital, setelah China dan India, dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030," ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.