TRIBUNNEWS.COM - Perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca masih menjadi permasalahan global yang dihadapi Indonesia dan negara-negara lain di dunia.

Sebagai bentuk kontribusi dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris yang disusun pada Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2015.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Persetujuan Paris, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang salah satunya mengatur tentang optimalisasi energi terbarukan sebagai usaha mengendalikan perubahan iklim.

Melalui komitmen tersebut, mengoptimalkan energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, serta aliran air, menjadi langkah nyata yang krusial untuk mewujudkan tujuan dari Perjanjian Paris.

 Masih terdapat tantangan

Salah satu potensi terbesar Indonesia dalam mengoptimalkan energi terbarukan berasal dari tenaga hidro atau air.

Tidak hanya hemat biaya, jenis energi terbarukan ini juga lebih ramah lingkungan. Dari potensi sebesar 75.000 megawatt, tenaga air yang dapat dimanfaatkan menjadi listrik baru di Indonesia berjumlah hingga 6.100 megawatt.

Akan tetapi, perwujudan energi terbarukan ini masih memiliki tantangan tersendiri. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Riza Husni, dengan besarnya potensi tenaga hidro tersebut, jumlah investor yang tertarik mengembangkan potensi tersebut tidak sedikit.

Namun, ketidakpastian aturan mengenai harga listrik energi terbarukan di Indonesia membuat investor menahan diri.

“Sempat ada masanya pemerintah dan PLN cukup agresif mengoptimalkan energi terbarukan. Namun, seiring pergantian menteri terkait, berubah pula semangatnya. Aturan yang dibuat kerap berubah dan membuat bingung investor,” kata Riza saat dihubungi oleh Kompas.id di Jakarta, Minggu (3/10/2021).

Lebih lanjut lagi, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang berisi rencana pembangunan pembangkit, proyeksi kebutuhan tenaga listrik, serta target bauran energi pembangkit, menjadi hal yang penting dalam perwujudan energi terbarukan ini. Tanpa pengaturan yang jelas, maka perwujudan energi terbarukan akan terus mengalami kendala.

“Harga listrik tenaga hidro murah dan teknologinya sudah lama ada. Tinggal komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi hidro di Indonesia tersebut,” ucap Riza.

Permasalahan pada PLTA di berbagai daerah

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengoptimalkan potensi tenaga hidro adalah operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di setiap daerah.

Meski dengan harga energi listrik yang murah dan cepat dioperasikan, operasional PLTA di masing-masing daerah sangat dipengaruhi oleh debit air dan status pencemaran sungai.

Contohnya adalah PLTA Musi di Bengkulu. PLTA tersebut mengandalkan aliran Sungai Musi yang membentang dari Sumatera Selatan. Namun, belakangan ini kekeruhan air di sungai tersebut cenderung meningkat saat terjadi hujan deras.

Menurut Manajer PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Bengkulu I Nyoman Buda, kondisi air yang keruh tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya vegetasi tanaman keras di bagian hulu, sehingga tanah mudah tererosi dan hanyut ke dalam sungai.

Hal ini kemudian membuat material tanah mengendap di filter dan sistem pendingin pada mesin pembangkit, sehingga kinerja mesin pun terganggu.

PLTA Tonsea Lama di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pun mengalami permasalahan yang serupa. Danau Tondano merupakan sumber energi primer dari PLTA ini. Namun, dikarenakan eceng gondok yang tumbuh subur serta sampah terus menumpuk di kolam pengumpul PLTA Tonsea Lama, danau Tondano menjadi makin dangkal dan menyempit.

Dikarenakan hal tersebut, debit air yang diterima PLTA Tonsea Lama hanya berkisar 6,5 hingga 7 meter per detik dengan ketinggian air sebesar 235 milimeter. Angka tersebut lebih rendah dari standar minimal ketinggian air yang berjumlah 240 milimeter.

Menurut Manajer Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkit (UPDK) Minahasa PT PLN Andreas Arthur Napitupulu, hal ini mengakibatkan PLTA Tonsea Lama hanya mampu bekerja dengan daya 7-8 MW atau 60 persen dari daya terpasangnya.

Terus berkomitmen wujudkan energi terbarukan

Dengan terdapatnya berbagai tantangan yang ada, pemerintah tidak berhenti melaksanakan komitmennya dalam mewujudkan dan mengoptimalkan energi terbarukan. Salah satunya adalah dengan merampungkan RUPTL 2021-2030 yang resmi dirilis pada Selasa (5/10/2021).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana menyatakan, dalam RUPTL tahun 2021-2030 yang disebut lebih hijau itu, pemerintah juga telah meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk sumber energi pembangkit listrik menjadi 51,6 persen.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan energi terbarukan di tanah air, PT PLN (Persero) berkolaborasi dengan Harian Kompas menghadirkan program Jelajah Energi Nusantara, yang merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Listrik Nasional 2021.

Jelajah Energi Nusantara adalah kegiatan liputan penjelajahan pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia oleh Harian Kompas.

Melalui program ini, masyarakat dapat menyaksikan liputan penjelajahan pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia serta mendapatkan informasi mengenai upaya dan langkah yang dilakukan PLN dalam perwujudan energi terbarukan di Indonesia.

Jelajah Energi Nusantara akan mulai ditayangkan pada bulan Oktober hingga November 2021 setiap Senin di Harian Kompas, Kompas.id, dan media sosial Harian Kompas.