TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diduga mengalami pembengkakan.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diperkirakan membengkak menjadi 8 miliar dola AS atau Rp 114,24 triliun.

Padahal estimasi biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah sebesar 6,07 miliar dollar AS.

Dengan demikian, setelah perkiraan pembengkakan anggaran mencapai 8 miliar dollar AS, artinya terdapat kenaikan sekitar 1,9 miliar dollar AS atau setara Rp 27,09 triliun.

Baca juga: Terowongan Proyek Kereta Cepat Dikabarkan Longsor, Ini Penjelasan PT KCIC

Hal ini membuat BUMN yang menggarap proyek ini jadi megap-megap kesulitan dana.

Sebagai rencana menyelamatkan proyek kerja sama Indonesia-China itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dalam Pasal 4 Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membiayai Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Padahal sebelumnya, Jokowi beberapa kali tegas berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat sepeser pun untuk mega proyek tersebut.

Tawaran Jepang lebih murah

Menilik ke belakangan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebenarnya pertama kali diajukan Jepang.

Baca juga: Wagub Jabar Salahkan Proyek KCIC Terkait Banjir di Wilayah Bekasi: Tidak Ada Amdalnya

Negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan telah menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dollar AS, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Baca juga: Disebut Biang Kerok Banjir Cikampek, KCIC Klaim Sudah Lakukan Penanganan

Belakangan di tengah lobi Jepang, tiba-tiba saja China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama.

Hal itu rupanya mendapat sambutan baik dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno. (Muhammad Idris)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bengkak, Biaya Kereta Cepat Kini Lebih Mahal daripada Tawaran Jepang"