Diminta Evaluasi HET Beras, Mendag: Kalau Naik Terus, Rakyat yang Dikorbankan
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, peroalan HET beras memang susah-susah gampang, karena ketentuannya mengikuti harga internasional
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta mengevaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, agar tercipta keadilan bagi semua pihak.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika saat acara Perbaikan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah, Senin (18/10/2021).
"Berdasarkan rujukan investigasi yang kami lakukan, masalah fundamental HET adalah masalah keadilan, keadilan itu bagaimana? Kalau kami lihat HET ini sebetulnya ini bisa dikatakan sebagai kebijakan yang di bawah optimal," kata Yeka.
Menurutnya, HET beras pada saat ini terlihat jelas sebagai kebijakan pro konsumen, dan hal ini menjadi tidak masalah jika negara tersebut memiliki jumlah warga miskin yang banyak.
Tetapi, kata Yeka, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 10,14 persen dan sisanya tidak miskin.
Baca juga: Tak Ingin Mubazir, Buwas Minta Cadangan Beras Pemerintah Tak Perlu 1,5 Juta Ton
"Jadi kami melihat kebijakan HET ini perlu dievaluasi. Kami harapkan 14 hari kerja, kita bisa berkoordinasi dan 30 hari kemudian semua tindak korektif dari Ombudsman sudah diselesaikan," paparnya.
Menyikapi hal itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, peroalan HET beras memang susah-susah gampang, karena ketentuannya mengikuti harga internasional.
"Karena biasanya harga HET kita sebenarnya jauh dibandingkan harga internasional yang jauh lebih rendah. Jadi kalau ini harganya naik terus, ini yang dikorbankan rakyatnya," papar Lutfi.
Menurutnya, jika harga HET dinaikkan terus, tetapi di luar negeri mengalami penurunan maka hal ini mengorbankan 270 juta warga negara Indonesia.
"Saya akan perhatikan, mudah-mudahan dalam 14 hari sesuai undang-undang, kami akan melaksanakan koreksi-koreksi dan kami akan melaporkan kembali," tutur Lutfi.
Buwas Minta Cadangan Beras Pemerintah Tak Perlu 1,5 Juta Ton
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) berharap adanya pengurangan jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP), dengan melihat kebutuhan secara pasti.
Diketahui, pemerintah menetapkan acuan pengamanan stok CBP di Bulog sebesar 1 juta ton sampai 1,5 juta ton.
