Diminta Evaluasi HET Beras, Mendag: Kalau Naik Terus, Rakyat yang Dikorbankan
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, peroalan HET beras memang susah-susah gampang, karena ketentuannya mengikuti harga internasional
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Muhammad Zulfikar
"Penggunaan CBP makin tidak jelas, bansos rastra sudah tidak ada. BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) sudah di Kementerian Sosial, jadi ini yang menjadi permasalahan," kata Buwas saat acara Perbaikan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah, Senin (18/10/2021).
Menurut Buwas, CBP yang ada di Bulog pada saat ini hanya untuk kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH), golongan anggaran, dan bencana alam.
Baca juga: Bulog Mencatatkan Telah Serap 1 Juta Ton Beras dari Petani Lokal
"Untuk kebutuhan ini, kami evaluasi tiga tahun ke belakang, rata-rata kebutuhannya hanya memerlukan 800 ribu ton sampai 850 ribu ton," ucapnya.
"Jadi kalau menyiapkan 1 juta ton sampai 1,5 juta ton, berarti setiap tahunnya ada sisa. Sisanya itu mau diapakan? Kami simpan, beras perlu perawatan khusus, dan kualitas pasti turun," sambungnya.
Oleh sebab itu, Buwas meminta ada perencanaan yang pasti dari pemerintah terkait penggunaan CBP agar tidak menjadi mubazir, dan terhindar dari kerugian.
"Kami ingin realnya dibutuhkan negara untuk CBP itu apa? Supaya masalah sirkulasi daripada beras ini tetap terjaga, karena penggunaan CBP harus ditentukan negara melalui Rakortas, tidak bisa Bulog jual atau gunakan," tuturnya.
