Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan dana APBN dapat digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Ia menyebut, seharusnya proyek kereta cepat dihentikan sejak saat ini saja, karena tidak menguntungkan. 

"Kereta cepat itu kalau saya cenderung sudahlah cut loss (potong kerugian) saja, kenapa? Biar masing-masing sesuai dengan sharenya, 60 persen pihak China, atau 60 persen kita," papar Fuad secara virtual, Rabu (20/10/2021).

"Masing-masing pikul cut loss yang ada sekarang. Ini kan sudah jadi bahan kritikan lama, rugi dong, ya rugi namanya juga cut loss," sambung Fuad. 

Menurutnya, jika proyek ini diteruskan maka akan menambah jumlah kerugian yang semakin besar ke depannya, baik investor maupun negara. 

"Kerugiannya ini nanti berkepanjangan, karena apa? Nanti bayar bunga, pokok utangnya, tidak akan terbayar. Lalu bebani APBN juga karena operasionalnya kemungkinan besar tidak akan tertutup," tuturnya.

Baca juga: Ekonom Faisal Basri Minta Pemerintah Hentikan Proyek Kereta Cepat, Food Estate, dan Ibu Kota Baru

Melihat kondisi tersebut, Fuad pun  meminta pemerintah tidak perlu mengucurkan dana untuk proyek tersebut yang bersumber dari APBN.

"Sudahlah tutup saja dari sekarang. Cut lossnya itu. Jadi berpikirnya seperti itu, jangan nekad nanti malah rugi, kebutuhannya juga tidak ada yang mendesak," ujar Fuad.

Pemerintah Gelontorkan Rp 4,3 Triliun PMN

Pemerintah berencana memberikan penyertaan modal negara (PMN) ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun. Hal itu untuk pemenuhan base equity capital KCJB.

Tercatat, base equity capital yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.

Semula PTPN VIII akan menyetorkan modal dalam bentuk tanah di daerah Walini Kabupaten Bandung Barat. Namun hal itu tidak disetujui oleh konsorsium.

“Sehingga PMN Rp 4,3 triliun ini yang diperlukan untuk base equity capital,” ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (15/10/2021).