Tribun Bisnis

Pinjaman Online

OJK Perkuat Tiga Program Dalam Memberantas Pinjol Ilegal

Wimboh Santoso mengatakan OJK juga melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam memberantas pinjol illegal

Editor: Muhammad Zulfikar
OJK Perkuat Tiga Program Dalam Memberantas Pinjol Ilegal
ist
Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. OJK Perkuat Tiga Program Dalam Memberantas Pinjol Ilegal 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melakukan langkah nyata dalam memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Yakni dengan penandatanganan pernyataan bersama terkait pemberantasan pinjol ilegal.

Gerakan ini diikuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kepolisian RI.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan OJK juga melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam memberantas pinjol illegal.

"Kami memperkuat tiga program yaitu pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum," jelas Wimboh.

Setiap kementerian dan lembaga memiliki peran dan tugas sesuai kewenangannya. Sebagai contoh, OJK berhak untuk memblokir rekening pinjol ilegal dan melarang industri jasa keuangan agar tidak memfasilitasi pinjol ilegal.

"OJK punya peran penting karena transaksi dana ada yang dilakukan melalui bank, maka pembinaan ke bank terutama terkait penerapan prinsip KYC perlu terus diperkuat," jelasnya.

Baca juga: Mahfud MD Sarankan Masyarakat Jangan Bayar Tagihan Cicilan Pinjol Ilegal

Di samping upaya tersebut, selain OJK tentunya perlu ada dukungan dari Kementerian lain. Mulai dari Kemenkominfo yang berperan vital dalam pencegahan karena penawaran pinjaman online ini dilakukan melalui web, aplikasi, SMS dan media sosial lainnya, sehingga perlu dilakukan pemblokiran secara dini.

OJK bersama dengan Kemenkominfo juga sudah bekerjasama dengan Google terkait syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia, yang sering disalahgunakan oleh pelaku pinjol ilegal. Sejak 28 Juli 2021, Google telah menambahkan syarat kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi, yakni mempersyaratkan dokumen lisensi atau terdaftar di OJK.

Selain itu dibawah koordinasi Kominfo diharapkan bekerjasama dengan provider penyelenggara telekomunikasi dapat secara rutin memblast WA ke pemilik HP untuk mewaspadai tawaran pinjaman online ilegal yang menjerat seperti rentenir dan untuk mengedukan pemanfaatan dang pengembalian pinjol sesuai kebiutuhan dan kemampuan.

Sejumlah tersangka dihadirkan pada Konferensi Pers Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/10/2021). Ditreskrimsus Polda Jabar menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus pinjol ilegal yang digerebek di Sleman, Yogyakarta, yaitu berinisial GT (24), MZ (30), AZ (34), RS (28), AB (23), EA (31), EM (26), dan RSS (28). Para tersangka terancam dijerat pasal berlapis mulai dari undang-undang ITE hingga TPPU dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Sejumlah tersangka dihadirkan pada Konferensi Pers Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/10/2021). Ditreskrimsus Polda Jabar menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus pinjol ilegal yang digerebek di Sleman, Yogyakarta, yaitu berinisial GT (24), MZ (30), AZ (34), RS (28), AB (23), EA (31), EM (26), dan RSS (28). Para tersangka terancam dijerat pasal berlapis mulai dari undang-undang ITE hingga TPPU dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Bank Indonesia (BI) juga turut andil dalam penanganan pinjol ilegal. Peran BI dalam hal ini diharapkan dapat memutus, memfilter dan memperketat penggunaan virtual account yang sering digunakan oleh pinjol ilegal. Hal ini dikarena perusahaan transfer dana dan payment gateway digunakan untuk transfer dana, maka perlu pembinaan dan penerapan prinsip Know your Customer (KYC) yang kuat.

Halaman
12
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas