Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Komisaris Garuda Indonesia, Peter Gontha, membongkar selisih harga sewa pesawat yang tidak wajar antara manajemen Garuda Indonesia dan lessor.

Melalui akun Instagram pribadinya, Peter menyebut harga sewa pesawat jenis Boeing 777 di pasar mencapai 750.000 dolar AS atau setara Rp10,6 miliar per bulan (asumsi kurs Rp14.221 per dolar AS).

Namun, manajemen Garuda sebelumnya berani membayar di angka 1,4 juta dolar AS atau Rp19,9 miliar per bulan.

Adanya postingan tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) langsung menanggapinya.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, dalam pengadaan sejumlah pesawat antara Garuda Indonesia dan lessor, harus melibatkan persetujuan petinggi di Perseroan dalam hal ini Direksi dan Komisaris.

Arya mengungkapkan, dalam prosesnya, Peter Gontha termasuk petinggi (Komisaris) yang saat menyetujui pengadaan pesawat yang dimaksud.

Namun, Arya enggan menjelaskan secara gamblang jenis pesawat yang disewa oleh maskapai berkode saham GIAA tersebut.

"Sebagai informasi juga, Pak Peter Gontha ikut dalam penyewaan pesawat-pesawat tersebut. Dan beliau pun ikut menandatangani," ucap Arya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

Baca juga: Dukung Peter Gontha, Arya Sinulingga Dorong Mantan Komisaris-Direksi Garuda Diperiksa KPK

"Memang ada penyewaan pesawat yang tidak mereka (Komisaris khususnya Peter Gontha) tandatangani, tapi yang lain ikut semua tanda tangan pesawat," sambungnya.

Sebelumnya Arya mengatakan, Kementerian BUMN mendukung diusutnya mekanisme yang 'ugal-ugalan' perihal sewa pesawat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila ucapan Peter Gontha benar.

Arya juga menyebut, agar jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang terlibat kontrak penyewaan pesawat yang dimaksud, untuk menghadap ke KPK.

"Kami sangat mendukung kalau benar Pak Peter Gontha menyebarkan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK," ucap Arya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

"Jadi kita dorong memang supaya mantan-mantan Komisaris atau mantan Direksi pada saat itu, bisa diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," sambungnya.

Baca juga: Muzani: Prabowo Perintahkan Gerindra Selamatkan Garuda dari Kebangkrutan

Seperti diketahui, maskapai penerbangan Garuda Indonesia kini sedang mengalami kondisi krisis.

Perusahaan berkode saham GIAA tersebut diketahui memiliki utang puluhan triliun, dan akan terus membengkak seiring berjalannya waktu.

Selain menurunnya operasional penerbangan imbas pandemi Covid-19, sakitnya Garuda Indonesia juga disebabkan masalah penyewaan pesawat dengan lessor.

Harga sewa yang diterima Garuda Indonesia saat ini sangatlah besar, dan membuat neraca keuangan perseroan menjadi tidak karuan.

"Kan kita tau bahwa kasusnya ini ugal-ugalan di sana, di penyewaan pesawat," pungkas Arya.