TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mantan Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Peter F Gontha mempertanyakan terkait harga sewa yang dilakukan Garuda Indonesia lebih besar dari harga pasaran.

Melalui akun instagram pribadinya @petergontha, ia mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia berani membayar dua kali lipat dari harga pasaran pada sewa pesawat Boeing 777.

Dia mengatakan, harga sewa pesawat Boeing 777 umumnya di pasar hanya rata-rata US$ 750.000 per bulan.

Sementara Manajemen Garuda Indonesia sendiri berani membayar hingga dua kali lipat dari harga tersebut.

Baca juga: Biaya Sewa Pesawat Garuda Mahal, Staf Khusus Menteri BUMN Sebut Peter Gontha Juga Ikut Tanda Tangan

Menanggapi hal itu, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman mengungkapkan terkait permasalahan biaya sewa bukan masalah yang kecil melainkan masalah besar.

“Ini masalah besar namun masalahnya bukan hanya di harga sewa tersebut.

Yang jadi pertanyaan juga, terus kenapa Pak Peter baru sekarang mengeluhkan ini, sedangkan dari tahun kemarin manajemen Garuda juga sudah mengeluhkan ini,” tegasnya saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (1/11/2021).

Baca juga: Dukung Peter Gontha, Arya Sinulingga Dorong Mantan Komisaris-Direksi Garuda Diperiksa KPK

Dia meminta, hal tersebut harus di usut sampai ke korespondensi di jaman tersebut.

Bahkan sampai ke waktu negosiasi pada saat Garuda Indonesia menyewa pesawat Boeing 777 tersebut.

“Urusannya panjang. Harus dilacak sampai ke waktu negosiasi, korespondensi jaman itu, lalu kontraknya, document traces-nya apa aja,” kata dia.

Menurutnya kebutuhan pengusutan tersebut lantaran untuk mengetahui mengapa harga yang dikeluarkan Garuda Indonesia bisa lebih mahal.

“Apakah karena markup atau korupsi, atau hal lain? Tapi jelas, bayar segitu mahal ya jadi masalah,” tutupnya.

Baca juga: Sewa Pesawat Kemahalan, Kementerian BUMN Minta KPK Periksa Mantan Pengurus Garuda

Akan Diusut

Maskapai disebut-sebut dipertimbangkan untuk dipailitkan karena tak mampu membayar utang yang menggunung.

Salah satu penyebabnya adalah harga sewa yang jauh lebih tinggi dari harga normalnya.

Mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Peter F Gontha mengungkapkan dalam media sosialnya mengenai persoalan harga sewa pesawat yang diterima Garuda sangat tinggi.

Dia mencontohkan, harga sewa Boeing 777 mencapai 1,4 juta dolar AS per bulan, padahal harga sewa di pasar rata-rata 750.000 dolar AS bulan.

Artinya, harga yang diterima Garuda nyaris mencapai dua kali lipat dari harga pasar.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya sangat mendukung jika masalah ini benar seperti yang dikatakan.

Adapun saat ini, Arya mengungkapkan, Peter Gontha sudah menyerahkan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK.

"Kita dorong memang supaya mantan-mantan komisaris atau direksi pada saat itu bisa diperiksa saja, untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (1/11/2021).

Arya bilang, seperti diketahui, kasusnya memang ugal-ugalan di penyewaan pesawat.

Sekadar informasi juga, Arya mengungkapkan, Peter Gontha juga turut berpartisipasi dan menandatangani penyewaan pesawat-pesawat tersebut.

Meskipun ada beberapa pesawat yang tidak ditandatanganinya, tetapi hampir semua Peter ikut tandatangan.

"Kalau bisa didorong saja supaya bisa diperiksa komisaris dan direksi yang pada saat itu bertugas supaya masalah ini bisa terang benderang," tegasnya.

Arya menegaskan kembali, pihaknya sangat mendukung apa yang dilakukan Peter Gontha dan nantinya dalam pemeriksaan, Peter juga bisa sekalian menjelaskan.

Soal Pailit

Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) memberikan tanggapan opsi pailit yang terus berhembus kencang.

Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra menyatakan memang ada opsi tersebut dari Kementerian BUMN, namun pihaknya saat ini hanya berfokus pada meningkatkan kinerja.

Opsi pailit ini terus mencuat seiring langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuka opsi menggantikan Garuda dengan Pelita Air jika Garuda resmi pailit. Opsi tersebut mendapat tanggapan dari Irfan Setiaputra.

Selain itu, maskapai flag carrier ini memang tengah menghadapi sidang gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bisa berujung status pailit.

“Hal tersebut merupakan pandangan dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia dalam melihat berbagai kemungkinan melalui perspektif yang lebih luas atas berbagai opsi-terkait langkah pemulihan kinerja Garuda Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/10/2021).

Di sisi lain, Irfan juga menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya memperbaiki kinerja keuangan perseroan melalui restrukturisasi.

“Adapun fokus utama kami di Garuda Indonesia saat ini adalah untuk terus melakukan langkah akseleratif pemulihan kinerja yang utamanya dilakukan melalui program restrukturisasi menyeluruh yang tengah kami rampungkan,” ucapnya.

“Upaya tersebut turut kami intensifkan melalui berbagai upaya langkah penunjang perbaikan kinerja Garuda Indonesia secara fundamental khususnya dari basis operasional penerbangan,” sambungnya.

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini mulai terkendali menjadi pertanda baik untuk melanjutkan upaya perbaikan keuangan Garuda Indonesia.

“Kami optimistis dengan sinyal positif industri penerbangan nasional di tengah situasi pandemi yang mulai terkendali serta dibukanya sektor pariwisata unggulan Indonesia, menjadi momentum penting dalam langkah-langkah perbaikan kinerja yang saat ini terus kami optimalkan bersama seluruh stakeholders terkait,” ucapnya. (Kontan/TRIBUNNEWS.COM)