Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Luhut Sebut Ada Motif Politik Terkait Pelaporannya ke KPK, Bantah Ambil Untung Bisnis PCR

Jodi membeberkan, Luhut tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI, termasuk dalam bentuk dividen.

Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Luhut Sebut Ada Motif Politik Terkait Pelaporannya ke KPK, Bantah Ambil Untung Bisnis PCR
Tangkap Layar Youtube Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI
Luhut Sebut Ada Motif Politik Terkait Pelaporannya ke KPK, Bantah Ambil Untung Bisnis PCR 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, menyebut ada unsur politis terkait tudingan ambil keuntungan dari bisnis tes PCR, apalagi sampai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Jodi dikutip dari Live Streaming Kompas TV, Minggu (7/11/2021).

Meski begitu, Jodi menghargai laporan yang dilayangkan pihak lain ke KPK terkait keterlibatan Luhut dalam bisnis PCR. Semua warga negara, kata dia, berhak melaporkan apa pun ke penegak hukum.

"Tidak ada masalah. Itu merupakan hak semua kelompok untuk mengadukan ke KPK," ucap Jodi.

Seperti diketahui, kabar soal perusahaan penyedia PCR yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, terus meruncing jadi polemik nasional.

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Baca juga: Dituding Terlibat Bisnis PCR, Luhut dan Erick Thohir Punya Harta Rp745 M dan Rp2 T

Korporasi yang berkantor di Cilandak ini merupakan salah satu pemain besar dalam penyedia layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

Berita Rekomendasi

Sebagai perusahaan bermodal besar, PT GSI memiliki laboratorium modern dan berkapasitas besar dan mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari.

Luhut diketahui memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Luhut Binsar Panjaitan Live Konpers PPKM (Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden) Senin (25,10,2021)
Luhut Binsar Panjaitan Live Konpers PPKM (Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden) Senin (25,10,2021) (Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Tak ambil untung

Jodi membeberkan, Luhut tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI, termasuk dalam bentuk dividen.

"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," ungkap Jodi.

Jodi juga menjelaskan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera yang ikut menggenggam saham di PT GSI. Jodi menyebut, ada 9 pemegang saham berinvestasi di GSI.

"Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," imbuh dia.

Baca juga: Jokowi Diminta Panggil Luhut dan Erick soal Tuduhan Terlibat Bisnis PCR, Pengamat: Bukan soal Untung

Ia berujar, soal kenapa perusahaan Luhut ikut patungan membentuk PT Genomik Solidaritas Indonesia, hal itu semata dilakukan untuk tujuan sosial, bukan mengejar keuntungan bisnis.

"Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI," beber Jodi.

Sebaliknya, lanjut Jodi, melalui PT GSI pula, Luhut memiliki banyak sumbangsih dalam memberikan tes swab gratis untuk membantu pemerintah.

Jodi bilang, pada masa-masa awal pandemi tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.

"Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan," kata Jodi.

Lebih lanjut, Jodi meluruskan soal alasan pemerintah mewajibkan tes PCR dalam perjalanan. Ia berkata aturan itu dibuat untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di tengah peningkatan mobilitas masyarakat.

Kebijakan wajib PCR dari pemerintah tersebut tak bisa disangkut-pautkan dengan pejabat negara yang memiliki perusahaan layanan penyedia PCR.

"Perlu disadari bahwa kebijakan test PCR untuk pesawat ini memang diberlakukan untuk mengantisipasi Nataru ya. Data dari kami menunjukkan tingkat mobilitas, di Bali misalnya, sudah sama dengan Nataru tahun lalu," ucapnya.

Baca juga: Dugaan Keterlibatan Bisnis Tes PCR, KPK Ditantang Segera Periksa Erick Thohir dan Luhut

PT GSI Milik Luhut Punya Lab Modern

Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, disebut-sebut ada dalam pusaran bisnis tes PCR.

Luhut diketahui memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020. Sejumlah pengusaha besar patungan untuk membuat PT GSI, salah satunya Garibaldi Thohir, saudara Menteri BUMN Erick Thohir.

Bisnis utama dari PT GSI yakni menyediakan tes PCR dan swab antigen. Sebagai pemain besar, PT GSI bahkan bisa melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari.

Lab milik PT GSI bahkan terbilang sangat modern. Perusahaan ini membuka laboratorium tes PCR berstandar Biosafety Level (BSL) 2+.

Laboratorium GSI Lab ini dirancang untuk dapat memberikan pelayanan tes PCR yang tidak hanya berskala masif, tetapi juga memberikan hasil tes yang lebih cepat.

Baca juga: Mengenal PT GSI, Perusahaan Milik Luhut Binsar Pandjaitan yang Disebut Ikut Berbisnis PCR

"Untuk dapat melakukan 5.000 tes per hari, GSI Lab memiliki proses otomatisasi berkapasitas besar yang menerapkan standar tertinggi sehingga hasil tes dapat diakses pada hari yang sama," ujar Direktur Utama GSI Lab, dr Nino Susanto, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 13 Agustus 2020.

Nino juga berkata bahwa tes PCR akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan data, agar bisa cepat melakukan tracing dan isolasi bagi yang terinfeksi tanpa gejala, serta mengobati bagi pasien dengan gejala.

Pasalnya, keterlambatan tracing, isolasi dan pengobatan bisa menyebabkan penyebaran Covid-19 yang lebih massif, khususnya dari orang yang terinfeksi tapi tanpa gejala.

Di samping itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan target untuk meningkatkan kapasitas pengetesan PCS sebanyak 30.000 tes per hari.

Namun ternyata, jumlah tes PCR yang telah dilakukan di Indonesia hingga hari ini masih relatif rendah, yakni baru mencapai 28.000 tes per hari.

Selain membuka jasa layanan PCR dan antigen di lokasi laboratoriumnya di Cilandak, Jakarta Selatan, PT GSI juga menawarkan layanan datang ke rumah atau kantor (home service) untuk perusahaan maupun konsumen perorangan.

Baca juga: KPK Telaah Aduan Dugaan Bisnis PCR Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir

Selain Cilandak, bisnis pemeriksaan PCR dan antigen milik PT GSI juga tersebar di lokasi lainnya seperti Bintaro Tangerang, Kuningan Jakarta Selatan, Cengkareng, dan Depok.

Dikutip dari laman resmi GSI Lab, biaya tes swab PCR di PT GSI ditetapkan sebesar Rp 275.000. Harga ini sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait batas tertinggi harga tes PCR.

Dengan tarif sebesar itu, hasil tes PCR bisa keluar di hari yang sama atau kurang dari 24 jam. Bahkan, PT GSI bisa menerbitkan hasil tes PCR dalam waktu 12 jam.

Operasional GSI Lab juga tanpa libur selama tujuh hari, dari Senin sampai Minggu, dengan jam operasional dari pukul 08.00 - 21.00 WIB.

Masih menurut laman resmi GSI Lab, perusahaan ini mengklaim sudah memiliki lebih dari 1.000 klien dari berbagai perusahaan.

Luhut buka suara

Luhut menegaskan bahwa ia tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan dari bisnis tersebut. Bahkan, perusahaan PT GSI banyak berperan dalam menyediakan tes PCR gratis untuk membantu masyarakat.

"Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," kata Luhut melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagram-nya.

Baca juga: Firli Bahuri Jamin KPK Usut Dugaan Bisnis PCR Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir

"Hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya," kata dia lagi.

Luhut bilang, saat ini banyak informasi simpang siur terkait bisnis PCR PT GSI yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaannya, TOBA.

Terlebih, bisnis PCR perusahaan itu kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan PCR untuk pengguna moda transportasi. Sehingga, Luhut harus menjelaskan langsung ke publik.

"Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," sambung dia.

Luhut bilang, keuntungan dari PT GSI banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu serta tenaga kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet.

Baca juga: PRIMA Laporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir ke KPK Terkait Dugaan Bisnis PCR

Ia menjelaskan, pada masa awal pandemi pada tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.

Melalui GSI inilah tes Covid-19 disediakan. Namun, penyediaan tes tersebut tentunya tidak gratis.

Maka dari itu, dia beserta rekan-rekan pengusaha dari Indika Group, PT Adaro Energy Tbk, serta Northstar mengajak untuk membiayai penyediaan tes dari hasil keuntungan mereka.

Luhut sendiri membiayai penyediaan tes Covid-19 melalui PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya terdapat 10 persen saham miliknya. Ia menegaskan, GSI tidak bertujuan untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham.

Baca juga: Luhut Ngaku Tak Ambil Untung Tes PCR: Saya yang Minta Antigen Dipakai di Berbagai Transportasi

"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis," ungkap Luhut.

"Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar," jelas dia.

Bantuan tersebut, kata Luhut, telah terbuka sejak awal dilakukan. Dia pun menjelaskan alasan tidak menggunakan nama yayasan seperti yang dilakukan oleh Adaro dan Indika Group.

"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," ujar Luhut. (Kompas.com/Tribunnews.com)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas