Faisal Basri Sebut Sejumlah Proyek Pemerintah Tak Efisien dan Kinerjanya Tidak Maksimal
Faisal Basri mengatakan, sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah banyak yang tidak efisien serta kinerjanya tidak maksimal.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dinilai banyak yang tidak efisien serta kinerjanya tidak maksimal.
Faisal Basri membeberkan, contoh proyek-proyek tersebut seperti bandar udara (bandara) Kertajati, pelabuhan Kuala Tanjung, hingga Light Rail transit (LRT) di Palembang.
Bahkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dinilai Faisal sebagai proyek yang memakan banyak anggaran.
Baca juga: Lebih Menjanjikan Mana, Kereta Cepat ke Surabaya atau Bandung? Faisal Basri Punya Pendapat Ini
Buktinya yang terbaru, proyek tersebut disuntik oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 4,3 triliun.
"Kertajati tuh enggak ada pesawat ke sana, LRT di Sumatera Selatan sepi, kemudian juga (pelabuhan) Kualatanjung," ucap Faisal Basri saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Nasional Gekanas, Rabu (10/11/2021).
"Kereta cepat yang sekarang juga (tidak efisien). Ditambah lagi uang APBN masuk kesana Rp4,3 triliun," sambungnya.
Baca juga: Ekonom Faisal Basri Minta Pemerintah Hentikan Proyek Kereta Cepat, Food Estate, dan Ibu Kota Baru
Dalam kesempatan yang sama, Faisal juga dengan tegas mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja yang digadang-gadang oleh Pemerintah sebagai tonggak baru untuk mengerek investasi di dalam negeri.
Menurutnya, aturan tersebut sangat merugikan lingkungan, dan menguntungkan orang-orang yang berada dalam lingkaran pemerintah.
Sebagai contoh, pengusaha tambang batu bara dapat menikmati insentif bebas bayar royalti, jika melakukan atau meningkatkan nilai tambah produksinya.
Baca juga: Simulasi Kereta Cepat Ala Faisal Basri: Tarif Rp 250 Ribu, Butuh 139 Tahun Baru Kembali Modal
Dalam Pasal 39 Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, salah satunya dengan menyisipkan Pasal 128A.
Sesuai Pasal 128A(1), pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara.
"Undang-undang cipta kerja ini didesain untuk mempermudah pengerukan kekayaan Indonesia. (Terutama) bagi orang-orang yang dekat dengan lingkungan kekuasaan," pungkasnya.
