TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia siap melawan Uni Eropa terkait pelarangan ekspor nikel.

Uni Eropa menggugat pemerintah Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang melarang ekspor ke Benua Biru tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasang badan dan menyatakan dengan tegas siap melawan.

"Jangan tarik-tarik kita ke WTO karena kita setop (ekspor nikel).

Dengan cara apa pun kita lawan," tegas Jokowi saat acara Forum CEO 100 Kompas di Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Pasalnya, dari penghentian ekspor nikel saja, Indonesia bisa meraup banyak keuntungan.

Baca juga: CORE Ingatkan Pemerintah DPR Perlu Tegas ke Surveyor Nikel yang Tidak Taat Aturan Survei

Kepala Negara memperkirakan, penghentian ekspor bijih nikel ini bakal meraih benefit hingga 20 miliar dollar AS atau setara Rp 284 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS).

Malah semua sumber daya alam berbahan mentah (raw material), seperti bauksit dan tembaga, jika dihentikan ekspornya ke negara-negara lain, Indonesia bisa mengantongi keuntungan 35 miliar dollar AS.

"Sekarang ini lompatan ekspor kita tinggi ini dari ini. Di bulan Oktober saja, sudah 16,5 miliar dollar AS.

Sampai akhir tahun perkiraan saya bisa sampai 20 miliar dollar AS, hanya dari kita setop nikel.

Dan perkiraan saya dari barang-barang yang lain, perkiraan saja 35 miliar dollar AS," sebutnya seperti dikutip Kompas.com.

Baca juga: Jokowi Yakin 3-4 Tahun Lagi Indonesia Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel

Alasan pemerintah menghentikan pengiriman bijih nikel lantaran ingin menciptakan lapangan kerja. Namun, Jokowi bilang, Indonesia tidak menutup diri apabila ada negara lain yang ingin berinvestasi dan berproduksi.

Tetapi, dirinya tidak ingin negara lain malah ingin menguasai bahan mentah Tanah Air yang bisa menghasilkan energi tersebut.

"Kita tidak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita disuruh kirim bahan mentah, setop, jangan berpikir Indonesia akan mengirim bahan mentah.