TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kena semprot Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, rencana transisi energi yang diprogramkan pemerintah belum berjalan optimal.

Presiden meminta dua perusahaan energi milik pemerintah tersebut tidak mengulur-ulur upaya transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).

Jokowi meminta agar kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi tersebut

Jokowi pun meminta agar grand design energi segera disusun dan diimplementasikan.

"Kalau sudah ada rencana dan sudah kita sepakati, jangan ngulur-ngulur.

Baca juga: Transisi Butuh Waktu Panjang, Populasi Mobil Listrik Pada 2030 Diprediksi Baru 30 Persen

Sekarang ini yang namanya perubahan itu setiap hari berubah, setiap minggu berubah," ungkap Jokowi dalam Rapat Pengarahan Presiden kepada Komisaris dan Direksi Pertamina-PLN, Sabtu (20/11/2021) seperti dikutip Kontan.co.id.

Jokowi melanjutkan, transisi menuju EBT merupakan topik yang juga telah dibahas dalam KTT G20 dan Kesepakatan COP26 Glasgow.

Tapi, upaya mendorong pemanfaatan EBT kini dihadapkan pada kondisi penggunaan batubara yang masih tinggi oleh PLN sebagai bahan bakar utama pembangkit.

Selain itu, PT Pertamina pun masih berfokus pada bisnis minyak dan gas.

Jokowi meyakini transisi energi dan peralihan menuju kendaraan listrik berpotensi memberi imbas pada dua BUMN energi tersebut.

Baca juga: Ini Lima Inisiatif Kilang Pertamina Internasional Menuju Transisi Energi

"Transisi energi menuju ke sebuah energi hijau itu harus. Itu sudah enggak bisa tawar menawar. Itu tugas saudara-saudara mencari teknologi yang paling murah yang mana, tugasnya ke situ dan ini adalah kerja cepet-cepetan," tegas Jokowi.

Jokowi memastikan, negara yang secara cepat melakukan transisi energi akan memperoleh keuntungan.

Ia juga meminta kedua BUMN itu menyiapkan rencana peralihan bertahap setiap tahun. Jika tidak memiliki rencana, impor minyak mentah Pertamina makin besar dan mempengaruhi neraca pembayaran.