Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, masih banyak tugas serta rencana kerja harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pengarusutamaan SDGs dalam dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan. 

"Hingga saat ini telah terdapat 31 provinsi menetapkan rencana aksi daerah SDGs dengan peraturan gubernur serta terbentuk 25 SDGs Center di berbagai universitas," ujarnya dalam acara "SDGs Annual Conference 2021", Selasa (23/11/2021).

Kemudian, Suharso menjelaskan, Indonesia juga secara aktif terlibat dalam forum-forum kerja sama internasional terkait SDGs. 

"Di antaranya penyampaian laporan voluntary national reviu pada high level political forum PBB selama 3 kali dari tahun 2017, 2019, dan terakhir 2021," katanya. 

Dia menambahkan, Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator pelaksana dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi, telah menginisiasi penyelenggaraan konferensi tahunan SDGs sejak 2018. 

Sementara, konferensi keempat ini bertemakan "Recovery and Resilience: Pendanaan Inklusif untuk Pencapaian SDGs 2030". 

"Hal ini selaras dengan salah satu kesepakatan financing for development yang tercantum dalam The Addis Ababa Action Agenda," pungkas Suharso.

Baca juga: Menteri PPN: Pembiayaan Jadi Tantangan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembiayaan Jadi Tantangan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, Indonesia telah memasuki tahun ke-6 dalam mewujudkan komitmen global untuk pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, agenda tersebut harus diutamakan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap SDGs.

"Satu di antara tantangan besar adalah pembiayaan untuk SDGs. Konferensi kali ini bertujuan mendapatkan masukan dan rekomendasi para pakar dan praktisi tentang perencanaan inovatif serta inklusif," ujarnya dalam acara "SDGs Annual Conference 2021", Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Menteri PPN Suharso Monoarfa Ungkap 3 Mekanisme yang Dapat Digunakan Hidupkan Kembali PPHN 

Dalam acara ini, terdapat forum berbagi pengalaman strategi pendanaan SDGs secara perspektif global dan nasional, serta mempertahankan keutuhan dan peluang pendanaan untuk SDGs.

"Semua topik tersebut didiskusikan dalam 2 hari di acara konferensi ini bersama seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya untuk mengajak serta dalam upaya pemenuhan gap pendanaan SDGs," kata Suharso.

Adapun para undangan pada konferensi SDGs hari ini berasal dari seluruh platform partisipasi SDGs yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, media, akademisi, dan pakar.

"Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini adalah bentuk Indonesia tetap melaksanakan prinsip dalam rangka memastikan no one left behind," pungkasnya.