Tribun Bisnis

Mafia Tanah

Kasus Mafia Tanah, Wamen ATR/BPN Harap Ada Sensus Tanah

Surya menilai digital membuat pemanfaatan tanah menjadi jelas dan pengendalian juga menjadi terarah.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
Kasus Mafia Tanah, Wamen ATR/BPN Harap Ada Sensus Tanah
Kementerian ATRBPN
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) belum cukup.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra berharap ada sensus tanah yang dilakukan di negara Republik Indonesia.

"Pendaftaran tanah sistematis lengkap ini beda dengan sensus. Intinya Presiden Jokowi sejak 2017 itu ingin seluruh bidang tanah didaftarkan yang diperkirakan sekitar 129 juta," kata Surya dalam webinar Mengungkap Kiprah Mafia Tanah yang digelar Tribun Network, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, pendataan ini sudah tercapai sebagian, sebagian lagi dalam proses.

"Di situ kita bisa tahu siapa pemiliknya," tambah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

Ia menuturkan jalan satu-satunya untuk mengakhiri praktik mafia tanah yaitu transformasi digital.

Diakuinya tidak mudah, tetapi perlahan sudah berjalan dan kasus penggelapan tanah juga sudah berkurang drastis.

"Yang kedua memang transformasi dari manual menjadi digital. Karena tidak bisa lagi manual. kalau digital kan pilihannya 0 atau 1, nggak ada yang seperempat atau setengah begitu," ungkap Surya.

Surya menilai digital membuat pemanfaatan tanah menjadi jelas dan pengendalian juga menjadi terarah.

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas