Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong terwujudnya ketahanan energi nasional dengan menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu menuturkan, ketahanan energi meliputi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi dengan harga terjangkau dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup.

“Akses kita telah memiliki untuk menjangkau masyarakat tidak hanya di kota, tetapi juga mereka yang berada di pinggiran,” ujarnya saat webinar bertajuk "Energi Bangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi, Rabu (24/11/2021).

Listrik yang terjangkau oleh masyarakat, kata dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri dan tidak membebani masyarakat. Selain ada ketersediaan energi, juga harus ramah lingkungan.

“Kondisi kelistrikan nasional ada tiga siaga di Bangka, Manokwari dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Jisman.

Baca juga: Kejar Target EBT, PGN Konversi Gas untuk Transisi Menuju Energi Terbarukan

Untuk Bangka, lanjutnya, mengalami pengurangan. Kendati pemerintah tengah menyiapkan kabel laut untuk mensuplai listrik ke Bangka. Yang diperkirakan energi akan bertambah dua kali lipat untuk wilayah Bangka.

Baca juga: Butuh Dana Rp 429 Triliun untuk Transisi PLTU Batubara ke Energi Terbarukan

“Kita tengah kebut untuk kabel bawah laut dan nanti bisa mensuplai 2 kali lipat energi ke Bangka. Demikian pula Manokwari dan NTT,” ungkap Jisman

Ia menyebut energi listri saat ini ada 73,7 gigawatt dengan kepemilikan oleh PLN 60 atau 43 gigawatt.

Untuk jenisnya sendiri ada 50 persen PLTU atau 37 gigawatt, PLTG 28 persen, PLTD 7 persen, EBT 11 persen.

Baca juga: Indonesia Perlu Transisi Energi Fosil ke Energi Terbarukan Agar Capai NZE Pada 2060

“Untuk rasio elektriikasi 100 persen di 2022, saat ini baru 99,4 persen, kami melaksanakan program bantuan pasang baru listrik (PBL) 450 VA bagi rumah tangga miskin,” ujar Jisman.

Ia menuturkan, pertumbuhan listrik saat ini cukup baik. Namun saat awal pandemi 2019 menurun hingga -0,8 persen.

Untuk itu, menurut Jisman, pihaknya tengah mengajukan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru. RUPTL 2019 pertumbuhan demand 6,4 persen.

“Untuk di 2021, berdasarkan pertumbuhan ekonomi kita tetapkan 4,9 persen. Apabila kita gunakan RUPTL lama, maka akan terjadi oversuplai dan menimbulkan cos,” imbuhnya.