Tribun Bisnis

UU Cipta Kerja

Akademisi Sebut Peraturan Pelaksana UU Ciptaker Tak Boleh Lahir Sampai Dipenuhinya Syarat Perbaikan

Waktu dua tahun tidak mudah untuk memperbaiki aspek formil. Apalagi melihat kinerja legislasi DPR dan Presiden yang performanya tidak bagus.

Editor: Dewi Agustina
Akademisi Sebut Peraturan Pelaksana UU Ciptaker Tak Boleh Lahir Sampai Dipenuhinya Syarat Perbaikan
Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (22/11/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat.

Dalam putusannya, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut maksimal dalam waktu dua tahun ke depan.

Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugyn El Guyanie berpandangan, yang harus dipahami oleh publik dan media, bukan pengujian materiil, tapi uji formil.

Menurutnya, uji formil itu tidak terkait dengan materi muatan pasal-pasal di dalamnya, tetapi terkait dengan proses politik pembentukan Undang Undang.

Dalam konteks ini, pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja itu minim transparansi publik, melanggar asas transparansi, menggunakan model penyusunan Omnibus Law yang melanggar kepastian hukum.

"Putusan MK berbunyi inkonstitusional bersyarat, berarti sejak putusan ini dibacakan, UU Cipta Kerja bertentangan dengan Konstitusi, sampai syarat perbaikan yang diminta MK dipenuhi dalam jangka 2 tahun oleh pembentuk undang-undang: DPR dan presiden," katanya dihubungi di Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Gugun El Guyanie menegaskan waktu dua tahun itu tidak mudah untuk memperbaiki aspek formil. Apalagi melihat kinerja legislasi DPR dan Presiden yang performanya tidak bagus.

Baca juga: MK Minta UU Ciptaker Diperbaiki, Menko Airlangga Janji Laksanakan Sebaik-baiknya

"Konsekuensinya, seluruh peraturan pelaksana atau further regulation, baik dari Perpres, PP, Permen, dll, tidak boleh lahir, sampai syarat perbaikan dipenuhi," terangnya.

Ia menambahkan putusan MK ini juga momentum bahwa pengujian formil di MK memiliki peluang terbuka.

Bukan hanya uji materiil terkait hierarki norma saja. Tetapi law making process legislation bisa dipertimbangkan oleh MK.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas