Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah berkomitmen melakukan transisi energi yang mengarah kepada peningkatan pemakaian energi baru terbarukan (EBT). 

Meskipun demikian, kata Airlangga, guna menjamin kecukupan pasokan energi dan mendukung kegiatan ekonomi, Indonesia tetap akan membutuhkan migas sebagai sumber energi dan bahan baku utama.

"Gas bumi sebagai sumber daya energi yang emisinya rendah tentunya mempunyai peran yang dapat ditingkatkan untuk menggantikan energi fosil lainnya," ujar Airlangga saat The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021(IOG 2021), Bali, Selasa (30/11/2021).

Menurutnya, Indonesia pun berkomitmen agar industri hulu migas dalam jangka panjang bisa meningkat lifting minyak dan gas bumi. 

Sehingga pemerintah, memberikan ruang untuk peningkatan investasi dengan berbagai insentif di sektor hulu migas. 

“Termasuk penyederhanaan perizinan dan hal lain yang bisa didorong melalui SKK Migas,” katanya.

Baca juga: Minimnya Ketersediaan Bahan Baku Hambat Transisi Energi di Uni Eropa

Berdasarkan data SKK Migas pada 2020, sektor hulu migas telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 103,5 triliun. 

Rinciannya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas dan PNBP lainnya sebesar Rp 70,5 triliun, serta pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 33 triliun.

Sampai dengan 31 Oktober 2021, penerimaan negara telah mencapai 10,93 miliar dolar AS atau sekitar 150 persen dari target APBN 2021. 

Hingga akhir tahun, diperkirakan mencapai sebesar 12,36 miliar dolar AS atau mencapai 170 persen dari target APBN 2021.

Capaian tersebut belum memperhitungkan komponen kewajiban kontraktual pemerintah kepada kontraktor KKS terkait.