Permintaan Melonjak, Surveyor Indonesia Perkuat Kompetensi Verifikator TKDN Hulu Migas
Nilai TKDN industri hulu migas hingga Oktober 2021 sudah mencapai 58 persen.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
![Permintaan Melonjak, Surveyor Indonesia Perkuat Kompetensi Verifikator TKDN Hulu Migas](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/pgn-periksa-instalasi-gas-industri_20161028_195602.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (Persero) memperkuat kompetensi verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri hulu minyak dan gas bumi (migas).
Direktur Sumber Daya Manusia PT Surveyor Indonesia Lussy Ariani Seba mengatakan, adanya lonjakan kalangan industri yang melakukan proses sertifikasi, membuat perseroan harus memperkuat kompetensi para verifikatornya.
Nilai TKDN industri hulu migas hingga Oktober 2021 sudah mencapai 58 persen.
"PTSI akan terus menambah jumlah asesor TKDN industri hulu migas," kata Lussy ditulis Rabu (15/12/2021).
Menurutnya, Surveyor Indonesia telah melakukan transformasi organisasi dengan membentuk divisi khusus yang mengelola TKDN.
Baca juga: Revisi Undang-Undang Cipta Kerja Dinilai Tak Berpengaruh ke Investasi Hulu Migas
"Divisi ini kelak akan melakukan desentralisasi ke unit-unit operasi, sehingga PTSI sebagai verifikator dapat mendistribusikan sertifikasi TKDN dengan cepat," papar Lussy.
Baca juga: PLN Operasikan Dua Proyek Kelistrikan Baru, TKDN Capai 61 Persen
Upaya lain dalam memperkuat kompetensi verifikator, kata Lussy, meningkatkan kualitas organisasi dengan menghadirkam mobile learning untuk menambah pemahaman tentang sertifikasi TKDN.
Baca juga: SKK Migas Kebut Penerapan TKDN di Sektor Hulu
"Karena perkembangan teknologi semakin cepat, kami membuat mobile learning tentang sertifikasi TKDN agar 35 ribu karyawan yang ada di PTSI bisa belajar dan mengakses secara detail seputar TKDN,” tutur Lussy.
Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Nila Kumalasari menyampaikan, pada tahun ini Kementerian Perindustrian mendapat anggaran Rp 112 miliar untuk sertifikasi gratis.
"Maka kesempatan ini digunakan dengan baik oleh kalangan industri, sehingga di situs kami terjadi lonjakan pengajuan sertifikat TKDN,” ujar Nila.