Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita melantik empat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian, Rabu (15/12/2021).

Adapun para pejabat yang dilantik adalah Putu Juli Ardika sebagai Direktur Jenderal Industri Agro dan Reni Yanita sebagai Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka.

Kemudian, Andi Rizaldi sebagai Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi, serta Ignatius Warsito sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri.

Baca juga: Dukung Pariwisata NTT, Menteri Johnny Pastikan Infrastruktur TIK Merata

Pejabat Eselon I yang dilantik wajib melakukan akselerasi program dan kebijakan strategis dalam upaya pembangunan industri dan pemulihan ekonomi nasional.

Para pejabat Kemenperin, termasuk yang baru dilantik, harus dapat mewujudkan upaya Kemenperin dalam membangun industri, yang diarahkan pada tiga prinsip, yaitu membangun industri yang mandiri dan berdaulat, memacu industri yang maju dan berdaya saing, serta mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif.

Baca juga: Kemenperin Lepas Ekspor Minol Produksi Diageo Indonesia ke Thailand

"Saya berharap para pejabat yang dilantik hari ini selalu tanggap dan bisa selangkah lebih cepat dalam menjalankan tugas-tugasnya guna mencapai sasaran program-program pembangunan sektor industri," tutur Menperin saat pelantikan, Rabu (15/12/2021).

Untuk membangun industri yang mandiri dan berdaulat, Kemenperin terus mendorong optimalisasi beberapa program, di antaranya program subtitusi impor 35 persen Tahun 2022, program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan hilirisasi sumber daya alam.

Baca juga: Kemenperin Harap Diageo Indonesia Perluas Pasar Ekspor Minol ke Sejumlah Negara ASEAN

Selanjutnya, untuk mencapai industri yang maju dan berdaya saing, dijalankan melalui program Making Indonesia 4.0, program industri hijau dan industri biru, program stimulus produksi dan daya beli, serta implementasi non-tariff barrier.

"Sedangkan kebijakan yang mengarah pada upaya mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif ditempuh melalui implementasi harga gas bumi tertentu, program pengembangan IKM dan program Bangga Buatan Indonesia (BBI), pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa, serta pemberdayaan industri halal," jelas Agus.