TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Provinsi Kalimantan Timur telah dipersiapkan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia.

Namun kondisi infrastruktur jalan di provinsi tersebut dianggap masih memprihatinkan.

Tingkat kemantapan jalan di Kaltim disebut justru paling rendah di seluruh Indonesia.

Kondisi kemantapan jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih perlu ditingkatkan.

Sebab, di provinsi tersebut terdapat dua kabupaten yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Baru.

Dikutip Kompas.com, sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Seiring kondisi itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas jalan di Kaltim.

Hal ini terungkap saat kunjungan kerja (Kunker) Komisi V DPR RI ke Kutai Timur, Kalimantan Timur pada Senin (20/12/2021) dan Selasa (21/12/2021).

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi mengatakan, program strategis penanganan jalan di Kaltim akan berfokus pada tiga aspek.

Meliputi, penambahan kemantapan jalan, penyelesaian program konektivitas jalan perbatasan, dan penyiapan infrastruktur pendukung IKN.

"Tingkat kemantapan jalan di Kaltim saat ini masih yang paling rendah di seluruh Indonesia yaitu sebesar 79 persen," ujarnya dilansir dari laman Kementerian PUPR, Rabu (22/12/2021).

Maka dari itu, semua kontrak pekerjaan jalan dijadikan multi years contract agar terus berkelanjutan.

"Sehingga bisa mencapai target pada tahun 2024 yaitu kemantapan jalan di atas 90 persen," imbuh Junaidi.

Pada kunjungan kerja tersebut, dilakukan peninjauan di dua lokasi, yaitu jalan akses Pelabuhan Keminyakan dan Jalan Sp. 3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan.

Junaidi menjelaskan, pekerjaan konstruksi jalan akses Pelabuhan Keminyakan berupa jembatan pile slab dengan panjang 895 meter dan lebar 3,5 meter.

Pekerjaan konstruksi akan dilakukan pada tahun 2022-2024 dengan anggaran sebesar Rp 220 miliar.

Jalan akses ini dibangun untuk mendukung fungsi Pelabuhan Keminyakan agar dapat mempercepat pergerakan keluar masuk barang di Kutai Timur.

"Sehingga dapat menekan biaya kebutuhan pokok di Kota Sangatta dan sekitarnya yang sebelumnya menggunakan pelabuhan di Kota Bontang," tandasnya.

Sedangkan pekerjaan preservasi jalan Sp. 3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan dilakukan karena selama dua tahun terakhir jalan tersebut mengalami banyak kerusakan yang disebabkan oleh banyaknya genangan air.

Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh lumpur sedimen dari lokasi-lokasi pertambangan yang mengalir ke jalan saat hujan dan menutup saluran-saluran air di sekitar jalan.

"Kami sudah membuat shortcut sepanjang 4 kilometer di dua lokasi yang sudah tembus ke sungai agar jalan tidak kebanjiran pada saat hujan. Pertama kita akan fokus pada pengurasan drainase, kemudian dinaikkan badan jalannya dan dibeton," kata Junaidi.

Jalan Sp. 3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan yang memiliki total panjang 52,71 kilometer berfungsi sebagai jalan penghubung kota-kota di Kalimantan Timur menuju Bandara Udara Samarinda. Selain itu, juga sebagai jalan penghubung menuju kilang minyak Bontang dan Tanjung Santan.

Pekerjaan preservasi Jalan Sp. 3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan sudah mulai dilaksanakan sejak Juni 2021 dan ditargetkan selesai pada Desember 2023 dengan biaya sebesar Rp 227 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengapresiasi program-program yang telah direncanakan oleh Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan kualitas jalan di Kaltim, khususnya Kutai Timur.

Sebagai kota penyangga IKN, pihaknya berharap Kutai Timur mendapatkan perlakuan khusus untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, khususnya di bidang infrastruktur jalan.

"Kita berharap semua kontrak multi years terkait pembangunan infrastruktur jalan ini dapat terselesaikan di tahun 2024, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan terutama pada tingkat kemantapan jalan," pungkasnya.

Banjir

Sementara itu, wilayah Calon Ibu Kota Negara (IKN) di sebagaian Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengalami kebanjiran.

Kebanjiran cukup parah hingga berdampak di tiga desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku pada Jumat (17/12/2021).

Dikutip dari Tribun Kaltim, tiga wilayah yang terdampak itu adalah Desa Bukit Raya yaitu RT 01, RT 02, RT 06.

Kemudian Desa Sukaraja yaitu RT 01 dan RT 25 dan Kelurahan Sepaku yaitu RT. 07, RT. 06, RT. 05 dan RT. 04.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara, Marjani, mengatakan pada waktu itu di wilayah Sepaku mengalami hujan yang cukup lebat.

Berkondisi dengan intensitas yang cukup tinggi. Hal itu pula bersamaan dengan pasang air laut yang tinggi.

Hal itu akhirnya mengakibatkan air sungai meluap dan berdampak pada naiknya tinggi muka air pada beberapa halaman dan rumah warga yang berada di wilayah rendah.

"Dekat dengan pinggir sungai atau dekat saluran pembuang yang meluap," ujar Marjani, Minggu (19/12/2021).

Selain banjir dampak lain juga turut di rasakan oleh warga Kelurahan Sepaku, dimana jembatan penghubung antara RT. 07 dan RT. 04 mengalami longsor sebagian sehingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu.

Kemudian Desa Sukaraja kondisi gorong-gorong yang ada di RT. 01 yang sebelnya dengan sudah tidak berfungsi maksimal saat ini bertambah parah.

Sehingga mengakibatkan aliran air sangat lambat dan meluap masuk kerumah warga yang berada disekitar gorong-gorong.

Namun, dijelaskan Marjani, kondisi banjir di wilayah tersebut tidak memaoan waktu yang lama. Kondisi air sudah mulai surut di hari yang sama. (Kompas.com/Muhdany Yusuf Laksono/Tribun Kaltim/Dian Mulia Sari)