Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Transformasi digital saat ini terus berlangsung secara bertahap di sektor pemerintahan. Administrasi ketatanegaraan di Indonesia kini mulai masuk ke Govt 3.0 atau iGovernment.

Hal itu ditandai dengan tata kelola pemerintahan terpadu, antar silo terintegrasi, dan aktivitas transaksi digital G2G, G2B, G2C, G2E dan E2E makin dinamis.

Baca juga: Era Digital, Inklusi Keuangan Masyarakat Terus Ditingkatkan

“Administrasi pemerintahan data elektronik tertata dalam kebijakan satu data, mindset kolaborasi, validitas data dan informasi relatif menjadi benar akurat lengkap, antar sektor saling “berbicara”, termasuk system to system dengan non-govt, pengambilan keputusan cepat, dan eksekusi keputusan cepat,” ujar Bambang Dwi Anggono, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi Informatika (Kominfo) RI.

Bambang menyampaikan paparannya tersebut saat membawakan Pidato Kunci di acara Top Digital Awards 2021 yang digelar ItWorks di Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Bambang menegaskan, kunci utama untuk bisa bertransformasi adalah kepemimpinan maka pimpinan instansi lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus berani berinovasi.

“Tantangan kita adalah bagaimana menghadirkan super apps untuk bangsa ini yang bukan hanya menjadi perannya pemerintah saja, sektor publik saja tetapi sektor privat juga harus berpartisipasi," ujarnya.

Baca juga: OJK: Transformasi Digital Penting Buat Sektor Jasa Keuangan Agar Survive

Dengan demikian, masyarakat Indonesia cukup download satu aplikasi maka seluruh layanan perizinan, lintas wilayah, lintas wilayah administrasi, lintas kementerian, semua dalam satu layanan.

Dia mengatakan, ada 4 pilar dalam transformasi digital di Indonesia. Pertama, transformasi infrastruktur digital dimana saat ini beberapa daerah di Indonesia masih belum mendapatkan akses. Kedua, transformasi digital sektor pemerintahan.

Ketiga, transformasi digital sektor ekonomi digital. Keempat, transformasi digital masyarakat Indonesia.

“Komitmen Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo untuk memastikan bahwa seluruh desa di Indonesia terhubung dengan layanan 4G diperkirakan di tahun 2023," ujarnya.

"Harapannya transformasi digital dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali,” lanjut Bambang.

Di tempat sama, M. Lutfi Handayani, Ketua Penyelenggara Top Digital Awards 2021 mengungkapkan tahun ini ajang ini diikuti 172 peserta yang berasal dari instansi dan lembaga pemerintahan serta korporasi bisnis, atau ada kenaikan 7,5 persen dibanding penyelenggaraan 2020 lalu.

Peraih penghargaan ajang ini berasal dari instansi dan lembaga pemerintah diantaranya: Kementerian Keuangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi; Direktorat Jenderal Pajak; dan Pemerintah Kota Tangerang.

Peraih penghargaan yang berasal dari korporasi bisnis diantaranya Pertamina; Perusahaan Listrik Negara; Pegadaian; Telkom Indonesia; Aero System Indonesia; Jasa Raharja; Wijaya Karya; Bank Negara Indonesia; Badan Standardisasi Nasional; Bank Amar; Bank Central Asia; dan Blibli.com.