Tribun Bisnis

Upah Minimum Pekerja 2022

Perusahaan Tidak Tumbuh, Pekerja di DKI Jakarta Berpotensi Tak Rasakan Kenaikan UMP 5,1 Persen

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) melonggarkan kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen bagi perusahaan.

Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Perusahaan Tidak Tumbuh, Pekerja di DKI Jakarta Berpotensi Tak Rasakan Kenaikan UMP 5,1 Persen
HUMAS PEMPROV DKI/HUMAS PEMPROV DKI
Gubernur Anies Baswedan didampingi Kadisnakertrans dan Energi Andri Yansah menemui para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang menuntut kepastian kenaikan upah minimum regional bagi pekerja/buruh di Jakarta, di Balaikota, Kamis(18/11). Perusahaan Tidak Tumbuh, Pekerja di DKI Jakarta Berpotensi Tak Rasakan Kenaikan UMP 5,1 Persen 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) melonggarkan kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen bagi perusahaan.

Perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan diberikan ruang terkait penerapan UMP 2022 kepada karyawannya. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta, Andri Yansyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen, yang sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022.

Keputusan yang telah ditandatangani Anies pada 16 Desember 2021 lalu ini secara resmi menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667.

Sehingga Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp4.641.854 per bulan dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022 mendatang.

"Tapi kami memberikan, jadi gini, Pemprov DKI Jakarta harus berpihak di semua pihak. Terkait pandemi Covid-19, Pemprov DKI harus bisa menjamin pekerjanya yang kebetulan sektornya tumbuh. Kan begitu. Tapi kami juga harus menyelamatkan terhadap perusahaan yang sektornya tidak mengalami pertumbuhan," katanya di Gedung DPRD DKI, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Ketua Komisi B DPRD DKI Dukung Anies Revisi UMP: Roda Perekonomian Naik, Daya Beli Meningkat

"Nah di SK tersebut ada ruang tuh, bagi pengusaha-pengusaha yang memang tidak tumbuh akan dibahas lagi di dewan pengupah. Dia akan menggunakan upah seperti apa," tambahnya.

Atas hal ini, anak buah Anies Baswedan itu memastikan bakal ada diskusi kembali terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan.

"Iya (akan ada diskusi lagi), seperti tahun kemarin," ungkapnya.

Gubernur Anies Baswedan didampingi Kadisnakertrans dan Energi Andri Yansah menemui para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang menuntut kepastian kenaikan upah minimum regional bagi pekerja/buruh di Jakarta, di Balaikota, Kamis(18/11). (TRIBUNNEWS/HUMAS PEMPROV DKI)
Gubernur Anies Baswedan didampingi Kadisnakertrans dan Energi Andri Yansah menemui para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang menuntut kepastian kenaikan upah minimum regional bagi pekerja/buruh di Jakarta, di Balaikota, Kamis(18/11). (TRIBUNNEWS/HUMAS PEMPROV DKI) (HUMAS PEMPROV DKI/HUMAS PEMPROV DKI)

Tak Ada Revisi Lagi

Andri Yansyah memastikan tidak akan ada revisi kembali soal UMP DKI 2022 setelah ditetapkan menjadi 5,1 persen.

Hal ini diungkap anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah menjalani rapat pembahasan UMP DKI 2022 dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Tidak ada kemungkinan direvisi lagi," jelasnya.

Sebab, kenaikan ini sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas