Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana aksi mogok kerja dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mulai 29 Desember hingga 7 Januari 2022, dinilai sebagai bentuk tidak bersyukur.

Ketua Aliansi Pekerja SPBU, Dadan Suryana mengatakan, tuntutan aksi mogok yang dilakukan FSPPB sangat janggal, terlebih gaji mereka sangat fantastis berbanding terbalik dengan gaji para petugas SPBU di lapangan.

"Aneh saja saya kira, gaji mereka ada yang sampai Rp 70 juta sebulan, lalu bikin aksi mogok seperti itu, saya pikir janggal saja," ucap Dadan, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: FSPPB Minta Dirut Pertamina Dicopot, SP BUMN: Jangan Langkahi Kewenangan Kementerian BUMN

Dadan menduga, tuntutan FSPPB yang meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dari jabatannya terkesan sangat politis.

"Emang kasusnya apa sih sampai harus dicopot? Sejauh ini saya pikir tidak ada masalah kok. Jangan sampai, aksi ini karena ada yang pengen jabatan Dirut di Pertamina, ya jangan begitulah," paparnya.

Menurutnya, seharusnya para pegawai Pertamina yang rencananya akan mogok kerja itu bersyukur karena sudah mendapatkan gaji yang sangat besar.

Baca juga: FSPPB Ancam Mogok Kerja, Ahok Tegaskan Rencana Pemotongan Gaji di Pertamina Batal

"Seharusnya mereka bersyukur dong, kami saja gaji hanya Rp 2 juta sebulan bahkan ada yang di bawahnya saja bersyukur kok, tidak pernah kami mengeluh," paparnya.

Oleh sebab itu, Dadan menyarankan agar rekan-rekannya di FSPPB berpikir ulang untuk melaksanakan mogok kerja tersebut.

Apalagi, kata Dadan, akibat dari aksi mogok nantinya dapat berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan.

"Ini kan tempat kita cari makan, mereka gaji besar enak, tabungan banyak. Coba pikir-pikir lagi, banyak-banyakin bersyukur hidup ini," tutur Dadan.