TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari terakhir, publik dihebohkan soal kebijakan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina jenis Premium.

Dalam hal ini, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mendorong langkah pemerintah untuk menghapus BBM Premium karena tidak ramah lingkungan dan mengurangi beban subsidi negara atas penyediaan BBM.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB dalam diskusi virtual bertema Refleksi 2021 Menghapus Premium 88.

Baca juga: Jelang Pergantian Tahun, Konsumsi BBM Per Hari Naik 6 Persen

"Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam rangka menghapuskan bahan bakar yang kotor ini, jadi jangan sampai ditunda lagi," ujar Safrudin dalam diskusi virtual, Kamis malam (30/12/2021).

Pria yang akrab disapa Puput ini berharap, pemerintah tidak hanya menghapus Premium saja tetapi juga beberapa jenis BBM seperti Pertalite RON 90.

Lantaran secara teknis, Puput menyebut BBM tersebut tidak memenuhi syarat untuk teknologi kendaraan bermotor standar Euro2 yang berlaku sejak 2007, serta membebani penggunanya dengan berbagai kerusakan pada kendaraan.

"Standar Euro2 harus menggunakan bahan bakar Pertamax. Jadi sejak tahun 2007 sebenarnya kita tidak perlu lagi BBM seperti Premium," ungkapnya.

Baca juga: Belum Ada Kebijakan Penghapusan BBM, Pertamina: Pertalite Tetap Dijual Tahun Depan

Dikesempatan yang sama, Tulus Abadi selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan bila wacana penghapusan Premium terjadi, tidak akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Sebab, ia menilai masyarakat yang membeli BBM jenis Premium sampai saat ini sudah semakin kecil.

"Daya beli saya kira penghapusan Premium di 2022 itu tidak akan mengganggu inflasi yang signifikan, karena jumlahnya sudah kecil dipasaran per November secara nasional tinggal 0,9 persen dari total BBM yang beredar," ungkap Tulus.

Sumber: GridOto.com