TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Utang pemerintah Republik Indonesia terus membubung, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan optimismenya masih bisa dibayar.

Dikutip Kompas.com dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per akhir November 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.713,24 triliun.

Padahal, pada bulan sebelumnya yaitu Oktober 2021 utangnya masih Rp 6.687,28 triliun, artinya terjadi penambahan utang yang signifikan.

Baca juga: Pangkas Utang Miliaran Dolar AS, Maskapai Nasional Filipina Terlepas dari Jurang Kebangkrutan

Artinya, dalam sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp 25,96 triliun. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan.

Pada November 2021, rasio utang terhadap PDB adalah 39,84 persen, sementara sebulan sebelumnya yakni 39,69 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah Indonesia masih sanggup membayar utang plus bunganya. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, jadi tolak ukurnya.

"Sebagian utang yang nanti kita bayar lagi, kalau belanja bagus jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar, Insya Allah kembali dengan aman," kata Sri Mulyani seperti dikutip pada Kamis (6/1/2022).

Sebagai informasi, utang pemerintah Indonesia saat ini paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yakni sebesar Rp 5.889,73 triliun yang terbagi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca juga: Penerimaan Pajak 2021 Lampaui Target, Wakil Ketua MPR: Momentum Mengurangi Utang

Selain SBN domestik, pemerintah juga berutang melalui penerbitan SBN valas yakni sebesar Rp 1.274 triliun per November 2021.

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 823,81 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,48 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 811,03 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 302,59 triliun, pinjaman multilateral Rp 463,18 triliun, dan commercial banks Rp 41,26 triliun.

Sri Mulyani bilang, angka utang pemerintah dan rasionya terhadap PDB dianggap masih aman. Utang masih diperlukan karena besarnya berbagai pos pengeluaran pemerintah.

"Utang negara sudah (tembus) 6.000 (triliun) apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya ada pendapatan, belanja operasi yang dinikmati masyarakat, bansos, subsidi belanja barang, ada dalam bentuk gaji , pegawai negeri, ASN pusat daerah, dan tunjangan," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, pemerintah berupaya maksimal untuk menggenjot penerimaan pajak guna menutup defisit pengeluaran.