KUR 2022 Akan Dinaikkan 30 Persen Hingga Rp 373 Triliun
Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kabar baik bagi para pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM), pemerintah memutuskan untuk menambah plafonn kredit usaha rakyat (KUR).
Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.
Pemerintah menaikkan jumlah KUR sebesar 30 persen dari tahun 2021 lalu yang sebesar Rp 285 triliun.
Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR ditingkatkan menjadi Rp 373,17 triliun dengan tingkat bunga tetap 6 %.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) misalnya, menargetkan penyaluran KUR senilai Rp 195 triliun pada 2022.
Baca juga: Menteri BUMN Dorong Penjualan Produk UMKM Dumai Lewat Bright Mart
Nilai itu setara 93,02% dari realisasi November 2021 sebesar Rp 181,39 triliun.
Sekretaris Perusahaan Bank BRI, Aestika Oryza Gunarto optimistis BRI bisa mencapai target tersebut seiring dengan strategi yang dipersiapkan oleh perusahaan.
"Strategi penyaluran KUR BRI di tahun 2022 akan tetap fokus pada pertumbuhan yang selektif dan selaras dengan strategi penyaluran kredit Bank BRI secara umum," kata Aestika, Senin (10/1/2022).
Selain itu, BRI juga memanfaatkan ekosistem hiperlokal yang fokus pada ekosistem desa, pasar kelompok usaha dan komoditas tertentu.
Ditambah dengan strategi bisnis yang mengikuti kebijakan stimulus yang menjadi pendorong pertumbuhan KUR tahun ini.
Bahkan, bank pelat merah ini telah memiliki sumber pertumbuhan baru melalui sinergi ultra mikro.
Baca juga: Stabilisasi Minyak Goreng oleh Pemerintah Menolong UMKM Kuliner Tetap Bertahan
Untuk tahun ini, pihaknya akan fokus pada penyaluran KUR di sektor pertanian, perikanan, pengolahan dan jasa lainnya.
Sementara alokasi KUR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencapai Rp38 triliun atau naik 22,7% dari alokasi tahun lalu Rp 30,95 triliun.
Direktur Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto yakin penyaluran KUR akan sesuai alokasi pemerintah.