Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah keran ekspor batubara dibuka kembali oleh pemerintah, PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Namun, keandalan pasokan ini dapat terus terjaga selama suplai batubara untuk pembangkit listrik terpenuhi.

"Kami memastikan pasokan daya listrik cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik siang maupun malam hari, meskipun di beberapa daerah mengalami peningkatan konsumsi listrik seiring dengan pulihnya perekonomian nasional," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Hapus DMO Batubara untuk PLN

Khusus di regional Jawa, Madura dan Bali (Jamali), terjadi kenaikan beban puncak sebesar 300 megawatt (MW) dari 26,9 gigawatt (GW) menjadi 27,2 GW, sementara daya mampu pasok mencapai 28,2 GW.

Sehingga masih terdapat cadangan sekitar 1 GW, di mana PLN juga masih memiliki pembangkit emergency 2,8 GW yang siap dinyalakan sewaktu-waktu diperlukan.

"Begitu pula dengan sistem kelistrikan di luar Jamali saat ini masih dalam kondisi aman dengan cadangan yang cukup," paparnya.

Menurutnya, intervensi pemerintah melalui kebijakan larangan ekspor batubara telah memberikan dampak positif terhadap pasokan batu bara ke pembangkit PLN.

Baca juga: Biang Keladi Krisis Energi Terungkap, Anak Usaha PLN Ini Bermain di Tengah Masalah, Tak Terampuni

Hingga kini, PLN telah mendapatkan komitmen pasokan dari tambang untuk menjaga keamanan produksi listrik.

Adapun total kebutuhan batubara untuk mencapai HOP ideal minimal 20 hari berkisar antara 16 sampai 20 juta MT sesuai tingkat kesuksesan pengiriman batubara, yang dipenuhi dari kontrak reguler maupun penugasan khusus dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Kebutuhan ini secara bertahap akan dipenuhi sampai dengan 31 Januari 2022.

Selain itu, kebutuhan armada angkut untuk memenuhi HOP minimal 20 hari sampai dengan akhir Januari 2022, sebanyak 130 vessel shipment dan 711 tongkang shipment mulai terpenuhi secara bertahap dan akan segera merapat ke PLTU sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan.

Baca juga: Waket DPD RI Dorong Batan dan PLN Kolaborasi Kembangkan Energi Nuklir

Agung menyebut, ketersediaan kapal ini juga bisa terealisasi berkat dukungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) dan INSA (Indonesian National Shipowners Association) atau Asosiasi pengusaha pelayaran di Indonesia.

“Kami berkoordinasi dan komunikasi secara intens dengan Dirjen Hubla dan INSA untuk memastikan kapal tersedia dan datang tepat waktu,” ucap Agung.

Ia mengatakan, upaya-upaya extra ordinary untuk percepatan proses bongkar muat batubara ke pembangkit dipastikan melalui skema line up masing-masing unit pembangkit.

Dengan demikian, Agung menilai penerimaan batubara akan berjalan efektif dan meningkatkan tingkat kesuksesan dari eksekusi atas komitmen penugasan dari Pemerintah ini.

Baca juga: Krisis Pasokan Batubara, Erick Thohir Copot Direktur Energi Primer PLN

"Berbagai skema pengaturan produksi pada sistem kelistrikan kami lakukan agar listrik tetap menyala, misalnya untuk di Sistem Jamali, PLTU hanya dibebankan sekitar 74 persen dari total kapasitasnya. Ini dilakukan sambil menunggu kedatangan pasokan batu bara tambahan," ujar Agung.

Lebih lanjut Agung mengatakan, PLN pun telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk jangka menengah panjang, seperti mengubah kontrak jangka pendek menjadi jangka panjang dengan klausul win-win dan continuous improvement pada sistem digitalisasi.

Sementara terkait pasokan Liquefied Natural Gas (LNG), dengan dukungan pemerintah dan para pemasok, PLN telah mendapatkan tambahan pasokan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pembangkit listrik berbahan bakar gas.

"PLN akan memastikan bahwa listrik tidak padam. PLN terus berupaya dalam menjaga keandalan pasokan listrik yang berkualitas, mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air," paparnya.