Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merekomendasikan agar tarif Kereta Rel Listrik (KRL) pada 10 Km pertama tidak naik.

YLKI merespon wacana Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

"Tarif pada 10 km pertama direkomendasikan tetap atau tidak naik, karena aspek ATP-nya (kemampuan untuk membayar) lebih rendah daripada tarif eksisting," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangannya, Minggu (16/1/2022).

Baca juga: Wacana Tarif KRL Naik, Komisi V DPR: Pandemi Belum Usai, Harusnya Tambah Subsidi

Tulus mengatakan, YLKI melakukan riset pada Oktober 2021 terhadap 2.000 responden di Jabodetabek dan Rangkasbitung.

Hasilnya, dari aspek Ability To Pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar dan Willingness To Pay (WTP) atau kesediaan untuk membayar memang ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL menjadi Rp 5.000 pada 25 km pertama. 

"Namun, untuk mengimbangi penaikan tarif, maka peningkatan pelayanan menjadi prasyarat utama," ujar Tulus.

Hal itu, ucap Tulus, menilik dari aspirasi 1.065 responden atau lebih dari 50 persen agar KAI/PT KCI tingkatkan pelayanannya. Sementara itu, menurut Tulus, wacana penaikan tarif menjadi rasional karena sejak 2016 tarif KRL belum pernah disesuaikan.

Namun, lain halnya jika pemerintah akan menambah besaran dana Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik pada PT KAI.

"Sebaliknya, jika pemerintah tak mampu menambah dana PSO, maka opsi penaikan tarif KRL menjadi tak terhindarkan, walau terasa pahit bagi konsumen," tutur Tulus.

Sebelumnya, kenaikan tarif KRL masih dikaji pemerintah. Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, keputusan kenaikan tarif belum diambil karena masih menunggu waktu yang tepat.

Baca juga: KAI Commuter Sebut Usulan Kenaikan Tarif KRL Hasil dari Kajian Berbagai Lembaga

Hanya Akan Bebani Pekerja

Para pekerja di Jabodetabek akan sangat terbebani jika tarif kereta Commuterline (KRL) dinaikkan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyikapi usulan tarif KRL dinaikkan menjadi Rp 5 ribu dari saat ini Rp 3 ribu untuk 25 km pertama.

"Apabila tarif KRL dinaikkan maka hal tersebut jelas akan memberatkan para pekerja di kawasan Jabodetabek yang menggunakan KRL sebagai transportasi utamanya. Kenaikan upah pekerja khususnya di Jabodetabek sangat kecil nilainya," kata Suryadi, Sabtu (15/1/2022).

Menurutnya, kenaikan upah terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan kenaikan UMP sebesar Rp 225.667 yang saat ini banyak diprotes oleh kalangan pengusaha.

Bahkan, kata Suryadi, untuk Kabupaten Bogor dan Bekasi tidak mengalami kenaikan UMK sama sekali.

"Sehingga pada 22 hari kerja dalam sebulan, setidaknya para pekerja yang pulang-pergi menggunakan KRL harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp 88.000 untuk tarif dasar KRL saja," ujar politikus PKS itu.

Baca juga: UMP Cuma Naik Tipis, Kenaikan Tarif KRL Hanya Akan Bebani Pekerja

Selain itu, Suryadi menyebut masyarakat juga masih berjuang melawan pandemi Covid19, di mana hal ini mengakibatkan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan pun masih tinggi.

Menurut data Maret 2021, angka kemiskinan masih di atas 10 persen yaitu sebesar 10,14 persen, kemudian dengan panjangnya gelombang ke-2 pandemi Covid19 diperkirakan angka kemiskinan meningkat lagi pada akhir 2021.

"Lalu masyarakat juga diberatkan pada awal tahun ini juga, di mana sedang marak naiknya harga bahan-bahan pokok," ujarnya.

Suryadi pun mengusulkan agar PT KAI Commuter, sebagai anak usaha dari PT KAI perlu diberikan lebih anggaran dari pemerintah maupun induk usahanya.

Fraksi PKS mencatat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun ini menggelontorkan Rp 3,2 triliun lebih untuk mensubsidi pengguna kereta api.

"Belum lagi PMN juga telah diberikan pada PT KAI sebesar Rp 6,9 triliun pada akhir 2021. Seharusnya PT Kereta Commuter Indonesia dan sekitarnya turut mendapatkan manfaat dari besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah kepada PT KAI," paparnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tengah mengkaji usulan kenaikan tarif KRL yang direncanakan pada April 2022.

Nantinya, direncanakan tarif perjalanan menggunakan moda transportasi favorit di Jabodetabek itu akan naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 km pertama. Sementara itu 10 km selanjutnya bakal dikenakan penambahanan biaya Rp1.000.

"Dari hasil survei tadi ini masih ada tahap diskusi juga. Kita akan usulkan penyesuaian tarif KRL kurang lebih Rp2.000 pada 25 km pertama. Jadi kalau yang semula sebesar Rp3.000 untuk 25 km ini jadi Rp5.000," ujar Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas dan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Pemerintah Masih Kaji Penyesuaian Tarif KRL

Harusnya Tambah Subsidi

Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat menilai saat ini bukan waktu yang tepat bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan kenaikan tarif dasar KRL Commuter Line.

Sebab, Toriq melihat banyak masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung, di mana harga kebutuhan pokok naik dan daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19.

“Pandemi belumlah usai, bahkan ada potensi varian baru Covid-19, yang hadirkan ancaman gelombang ketiga. Seharusnya pemerintah menambah subsidi atas moda transportasi umum ini, daripada berwacana untuk menaikan tarif,” kata Toriq, Jumat (14/1/2022).

Menurutnya, usulan kenaikan tarif ini bertolak belakang dengan semangat pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum massal perkotaan.

“Kenaikan tarif berpotensi melemahkan semangat masyarakat menggunakan moda transportasi umum masal. Ini tidak sesuai dengan kampanye Pemerintah terkait peningkatan kesadaran penggunaan angkutan umum massal perkotaan dan non motorized transportation (NMT) pada hari kesehatan Internasional yang diperingati setiap 7 April,” tutur politikus PKS itu.

Baca juga: Tarif KRL Diusulkan Naik, Komisi V DPR: Pandemi Belum Usai, Harusnya Tambah Subsidi

Ia menyebut, masyarakat saat ini sudah sangat mengapresiasi KAI dengan berbagai pencapaian kinerja dan upaya inovasi, serta modernisasi layanan KRL Commuter Line di masa pandemi.

“Jadi, Jangan sampai gegara usulan kenaikan tarif, kemudian merubah cara pandang masyarakat,” ucap Toriq.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tengah mengkaji usulan kenaikan tarif KRL yang direncanakan pada April 2022.

Nantinya, direncanakan tarif perjalanan menggunakan moda transportasi favorit di Jabodetabek itu akan naik dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 untuk 25 km pertama. Sementara itu 10 km selanjutnya bakal dikenakan penambahanan biaya Rp 1.000.

"Nah ini dari hasil survei tadi ini masih ada tahap diskusi juga. Kita akan usulkan penyesuaian tarif KRL kurang lebih Rp 2.000 pada 25 km pertama. Jadi kalau yang semula sebesar Rp 3.000 untuk 25 km ini jadi Rp 5.000," ujar Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas dan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (12/1/2022).