Stok Mencukupi, Budi Waseso: Bulog Akan Tetap Serap Beras Petani saat Puncak Panen
pada tahun ini Bulog pun akan menyerap produksi beras yang dihasilkan petani, terutama saat terjadi surplus produksi.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Srihandriatmo Malau
Untuk target serapan tahun depan Bulog berharap dapat melakukan penyerapan sebesar-besarnya. Dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) perkiraan produksi beras nasional pada triwulan pertama tahun 2022 adalah sebesar 11,61 juta ton.
"Bulog berharap bisa menyetok sebanyak mungkin, karena itu untuk cadangan pemerintah itu untuk stabilisasi baik dari harga petani agar tidak jatuh termasuk di konsumen. Kalau kita targetkan untuk tahun depan kita menyerapnya masih 1,2 juta ton ini tahun depan tapi tidak nutup (kemungkinan) itu lebih, itu cuma target awal sebagai cadangan," jelasnya.
Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, di sepanjang 2021 Bulog juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen dengan melaksanakan operasi pasar atau Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).
Hingga saat ini Bulog telah menyalurkan beras KPSH mencapai hampir 700.000 ton yang melibatkan berbagai stakeholder. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Perum Bulog pada tahun ini juga telah menyalurkan Bantuan Beras PPKM (BB-PPKM) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak total 28,8 juta KPM di seluruh Indonesia.
Sebagai langkah tanggap terhadap bencana nasional Bulog juga telah menyalurkan beras tanggap darurat sebanyak 8.500 ton sepanjang 2021.
Buwas juga menyebut, bentuk andil Bulog dalam membantu menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, telah digelontorkan beras fortivit di 7 Provinsi untuk 2.150 balita.
"Beras fortivit ini ada vitaminnya dimana salah satu vitaminnya itu untuk menanggulangi masalah kekurangan gizi atau stunting dari mulai ibu hamil sampai balita. Kita sudah siapkan semua programnya yang dilakukan oleh BKKBN bekerja sama dengan seluruh jajaran di wilayah dan daerah termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dan Kemenko PMK," ungkapnya.(*)