TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang.

Persetujuan itu dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI setelah Panitia Khusus (Pansus) melakukan Rapat Kerja bersama fraksi-fraksi DPR dan pemerintah yang selesai dini hari, Selasa (18/1/2022).

Dalam Sidang Paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani mengetok palu tanda pengesahan usai fraksi-fraksi menyetujui RUU IKN berubah menjadi UU.

Baca juga: Sejarah Nusantara Sebagai Nama Ibu Kota Negara Indonesia: Dinilai Terkesan Jawa-Sentris

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pendanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) seminimal mungkin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bendahara negara ini menuturkan, pemerintah akan menitikberatkan pendaan pembangunan melalui skema kreatif, seperti skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pendanaan swasta/BUMN/BUMD.

"Kalau mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kita akan hitung. Jadi sebetulnya enggak ada yang disebut hari ini, pre-conception 54 persen adalah APBN," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers IKN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, pemerintah akan melihat terlebih dulu tahapan pemindahan Ibu Kota. Dalam UU, bakal ada lima tahapan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun 2022.

Dia tidak memungkiri, tahap pertama yang berlangsung pada 2022-2024 kemungkinan akan lebih banyak menggunakan APBN. Tahun ini saja, pemerintah mulai menganggarkan pendanaan awal IKN dan Pemilu 2024.
"Tahapan yang paling awal 2022-2024. Biasanya kalau di front-end ya pasti APBN biasanya akan lebih banyak," beber Sri Mulyani.

Kendati demikian, porsinya akan diseimbangkan dengan pendanaan lainnya, seperti pendanaan untuk Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan proyek-proyek lain yang tidak kalah penting.

Adapun pendanaan IKN tahun ini lebih banyak digelontorkan kepada Kementerian PUPR. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang memang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi Pemindahan Ibu Kota, Siapa Orangnya?

"Kemarin dengan Pak Menteri PUPR dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk mulai momentum pembangunan di sana. Maka kita semua nanti akan lihat dalam konteks anggaran," ucap Sri Mulyani.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menambahkan, pemindahan IKN berprinsip tidak memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dia mengaku akan menghindari utang jangka panjang, meskipun pemindahan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," tandas Suharso.

Sebagai informasi mengutip website ikn.go.id, skema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen).

Kemudian investasi swasta dan BUMN/BUMD (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,4 persen dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN.

Baca juga: Fraksi PKS DPR: Pemindahan Ibu Kota Negara Belum Jadi Prioritas di Tengah Lilitan Ekonomi Rakyat

Janji Hindari Utang Jangka Panjang

Pemerintah bakal memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menyusul disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi Undang-Undang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menegaskan, ada banyak skema pendanaan yang diambil pemerintah dalam membangun IKN bernama Nusantara.

Prinsipnya, pembangunan ibu kota baru tidak akan memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah juga berjanji akan menghindari utang jangka panjang, meskipun pemindahan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," kata Suharso dalam konferensi pers IKN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Suharso menuturkan pemerintah akan memaksimalkan pendanaan kreatif, seperti skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pendanaan swasta, BUMN, dan BUMD.

Baca juga: Siapa Dapat Untung dari Pemindahan Ibu Kota Negara?

Untuk skema pembiayaan tersebut, pemerintah menyebut akan mengikuti model bisnis dan model keuangan yang tidak merugikan APBN.

Adapun dana dari APBN yang sebesar 53 persen dari total seluruh pendanaan IKN di tahun 2022 merupakan kelanjutan dari proyek PUPR yang sudah berjalan sejak tahun 2021.

"Ini pembangunan yang sudah dimulai dari tahun 2021, misalnya untuk bendungan di Sepaku, jalan akses, kemudian jalan logistik, itu yang sudah dibangun," tutur Suharso.

Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah baru saja menyelesaikan Sidang Paripurna untuk menyetujui RUU IKN berubah menjadi UU. Sebelum menyetujui, pemerintah sudah memberikan nama untuk IKN, yakni Nusantara.

Nama itu dipilih langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (14/1/2022), pekan lalu. Bahkan Suharso mengungkapkan, desain metaverse rencana induk Ibu Kota baru akan selesai dalam 4 bulan ke depan Selain itu, IKN baru di Kaltim sudah diincar oleh perusahaan antariksa milik Elon Musk, SpaceX.
Perusahaan asal AS itu tertarik meluncurkan pesawat berkecepatan tinggi di IKN.

SpaceX menganggap IKN cocok sebagai tempat peluncuran pesawat. Dengan begitu, jarak tempuh Indonesia-AS pun diperkirakan terpangkas menjadi hanya 2 jam.

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Ini Persiapan PLN Sediakan Infrastruktur Kelistrikan di Nusantara

Posisi Strategis Jalur Perdagangan Dunia

Pemerintah menaruh banyak harapan dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa berharap, IKN menjadi kota hijau yang hidup berdampingan dengan kekayaan alam, menjadi kota dunia, dan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis.

"Pembangunan IKN menempatkan Indonesia ke posisi lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi," kata Suharso ketika menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah dalam Sidang Paripurna, Selasa (18/1/2022).

Suharso menuturkan, harapan itu menjadi relevan lantaran lokasi IKN akan memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai.

Secara lokasi, IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Kemudian, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN.

"IKN menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu rantai nilai domestik seluruh kawasan timur Indonesia, dan akhirnya di seluruh Indonesia," beber Suharso.

Kemudian, IKN diproyeksi minim bencana alam seperti banjir karena kotanya didesain apik. Moda transportasinya terintegrasi dengan lingkungan yang layak huni dan sehat.

Tak heran, pemerintah memiliki visi bahwa IKN menjadi kota dunia untuk semua, tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN di masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang dipertahankan.

"Perencanaan pembangunan IKN harus dapat menjawab tantangan jangka panjang bangsa Indonesia. Visi indonesia tahun 2045 adalah masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi," tandas Suharso. (Kompas.com/Tribunnews.com)