TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Total penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh pemerintah sepanjang 2021 mencapai Rp 281,86 triliun.

Demikian diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam acara Penghargaan KUR 2021, Selasa (18/1/2022).

“Realisasi penyaluran KUR pada 2021 yang disalurkan oleh 27 penyalur KUR sebesar Rp 281,86 triliun dengan baki debet Rp 376 triliun,” tutur Iskandar.

Iskandar memaparkan, berdasarkan jenisnya dari jumlah tersebut penyaluran KUR didominasi oleh KUR segmen mikro yakni sebesar 63,71% dan KUR kecil 32,71%.

Baca juga: Capaian Penyaluran KUR Tertinggi 2021, Menko Airlangga Berikan Penghargaan Kepada Mentan SYL

Sementara itu, penyaluran KUR untuk segmen usaha super mikro tercatat sebesar 3,57% dan KUR TKI/PMI hanya 0,01%.

Berdasarkan sektornya, porsi KUR terbesar disalurkan ke sektor perdagangan yang mencapai 44,8%, kemudian disusul sektor pertanian sebesar 30%, jasa 14,1%, industri 9%, dan perikanan 1,8%.

“Sementara secara keseluruhan penyaluran KUR ke sektor produksi telah mencapai 55,2%,” jelasnya.

Sementara, penyaluran KUR didominasi oleh tiga bank HIMBARA dengan total penyaluran 92,37%, porsi penyaluran KUR oleh bank swasta mencapai 3,1%, Bank Pembangunan Daerah (BPD)4,37%, koperasi 0,05%, dan perusahaan pembiayaan 0,0% atau hanya Rp 12 miliar.

Baca juga: BRI Patok Pertumbuhan Penyaluran Kredit Tahun Ini Hingga Mencapai 10 Persen

Lebih lanjut, Iskandar mengatakan, pada 2022 pemerintah mencatat penyaluran KUR hingga 17 Januari 2022 telah mencapai 6,02 triliun, diberikan ke 170.000 debitur KUR UMKM.

KUR Tahun Ini 

Pemerintah memutuskan menambah plafon kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

Kenaikan itu membuat jatah KUR bank pelat merah tumbuh signifikan tahun ini.

Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR ditingkatkan menjadi Rp 373,17 triliun dengan tingkat bunga tetap 6 %.

Nilai kredit tersebut melonjak 30,9% dari plafon tahun lalu yakni Rp 285 triliun.