Namun, Ferdy melihat realita nasib petani dan korporasi sangat berbeda, karena kebijakan biodiesel lebih banyak menyasar korporasi sawit dan selalu diberi infrastruktur politik oleh negara melalui kebijakan politik. 

"Ini yang disebut kekuatan oligarki dan bisnis orang kuat. Pemerintah hanya memberikan kuota kepada 18 perusahaan sawit. Sementara ruang bagi petani sawit untuk menjual ke korporasi yang mendapat alokasi tersebut  sampai sekarang sangat tidk jelas," paparnya. 

"Jadi dalam proses lelang juga tidak ada transparansi dalam prosesnya hanya ada penunjukan langsung untuk mendapatkan kuotanya, sehingga kolusinya terjadi dalam proses tersebut," sambung Ferdy. 

Ia pun menyebut, program biodiesel juga masih menyisahkan persoalan di lapangan, terutama dalam pemakaian biodiesel masih ada hambatan dalam distribusi di lapangan. 

"Di sektor hulu, semakin meningkat proyek biodiesel maka lahan yang akan diambil akan semakin luas yang berdampak pada deforestasi," katanya.

Caption

Ekonom senior Faisal Basri (memakai topi) saat launching dan bedah Buku Kekuatan Oligarki dan Orang Kuat Dalam Bisnis Biodiesel.