Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung ruwetnya birokrasi yang ada di PLN saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy dan PLTA Malea Energy di Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat, (25/2/2022).

Jokowi minta PLN berbenah agar mengubah birokrasinya agar tidak berbelit-belit.

"Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla negoisasi perizinan sampai lebih dari 5 tahun," kata Jokowi.

Pasalnya kata Presiden, apabila birokrasi terlalu berbelit belit maka akan sulit bagi investor untuk melakukan pembangunan. 

"Sekuat apa pun orang ngurusin izin negoisasi sampai lebih dari 5 tahun, kecapean di ngurusin izin belum bekerja di lapangan, untungnya Pak Jusuf Kalla dan manajemen Jusuf Kalla ini tahan banting, coba kalau ndak, sudah mundur dulu,  5 tahun ngurus ga rampung-rampung," katanya.

Baca juga: Perkuat Pasokan Listrik, PLN Berikan Tegangan ke IBT 2 GISTET Gresik

Sebelumnya founder Kalla Grup, Jusuf Kalla meminta kepada Presiden agar pengurusan izin dalam membangun PLTA di PLN dipermudah.

Baca juga: Gandeng PLN dan Pertamina, Pupuk Indonesia Kembangkan Industri Ramah Lingkungan

Pasalnya dalam membangun dua PLTA yakni Poso Energy dan PLTA Malea Energy di Sulawesi Tengah (Sulteng) membutuhkan waktu kira kira 5 tahun.

Baca juga: Tahun Ini, PLN Tambah 40 Unit SPKLU Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

"Begitu banyak orang yang mau membangun Pak, terutama PLTA ini, tapi tidak bisa maju karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya karena ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha," kata JK.